Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja Sama Internasional

233

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berdaulat, perpolitikan Indonesia aktif baik di kancah inter-

nasional, maupun di dalam negeri. Hal ini tampak dari reformasi yang terjadi

tahun 1998 lalu, sebagai upaya menata ulang perpolitikan Indonesia setelah 32

tahun dipimpin oleh Orde Baru.

Di bidang politik luar negeri pun, Indonesia aktif di berbagai bidang. Misalnya keikut-

sertaan Indonesia di PBB, Asean, OKI dan berbagai kerja sama internasional lain.

Di zaman globalisasi ini, peran organisasi internasional memang semakin penting.

Negara tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Organisasi

dan kerja sama internasional dapat membantu negara menyejahterakan rakyat,

sekaligus membantu dalam penyelesaian sengketa dan konflik.

Begitu pula dengan kerja sama di bidang ekonomi. Keikutsertaan Indonesia dalam

kerja sama bidang ekonomi tentu bertujuan demi kesejahteraan rakyat. Meski

demikian, kerja sama tersebut memiliki beberapa efek samping negatif.

Sumber:

Indonesia in the Soeharto Years

sumber:

Indonesia in the Soeharto Years

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

234

Modernisasi

Globalisasi

Dampak perubahan sosial budaya akibat

modernisasi dan globalisasi

Tantangan global terhadap eksistensi jati

diri bangsa

Upaya mengatasi memudarnya jati diri

bangsa

Kerja sama

Fungsi dan tujuan kerja sama ekonomi

internasional

Bentuk-bentuk kerja sama ekonomi

internasional

Bidang-bidang kerja sama

Kerja sama ekonomi regional dan

internasional

Dampak kerja sama internasional

Manfaat kerja sama internasional

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

Supersemar tonggak kelahiran Orde Baru

Program pembangunan nasional berencana

Penataan kembali politik luar negeri bebas

aktif

Kejatuhan pemerintahan Orde Baru

Indonesia pada masa reformasi

Penataan kehidupan politik

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

Perserikatan Bangsa-bangsa

Konferensi Asia-Afrika

Gerakan Non-Blok

Kerja sama Asean

Organisasi Konferensi Islam

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

Berakhirnya

Masa Orde

Baru dan

Lahirnya

Reformasi

¦¦

¦¦

¦

Lembaga-lembaga

internasional dan

Peran Indonesia

dalam lembaga

internasional

¦¦

¦¦

¦

Perilaku Masya-

rakat dalam

Perubahan

Sosial Budaya

di Era Global

¦¦

¦¦

¦

Kerja sama

Antarnegara di

Bidang

Ekonomi

¦¦

¦¦

¦

Manfaat dan

Dampak Kerja-

Antarnegara

terhadap Indo-

nesia

¦¦

¦¦

¦

Perubahan

Pemerintahan

dan Kerja

sama

Internasional

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja Sama Internasional

235

Pada bab sebelumnya, kamu sudah mempela-

jari bagaimana negara Indonesia menghadapi dan

mengatasi berbagai ancaman yang mengganggu

dan membahayakan eksistensi Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pada sub

bab 7.1

, kamu secara

khusus akan mempelajari berakhirnya pemerin-

tahan Orde Lama dan mulainya pemerintahan

Orde Baru. Kamu juga akan mempelajari berakhir-

nya pemerintahan Orde Baru dan mulainya peme-

rintahan Reformasi.

7.1.1 Supersemar Tonggak

Lahirnya Orde Baru

A. Latar belakang

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) me-

ngawali tekad melaksanakan Pancasila dan UUD

1945 secara murni dan konsekuen. Supersemar me-

rupakan tonggak sejarah lahirnya Orde Baru.

Pada tanggal 10 Maret 1966, Presiden Soekarno

didampingi tiga Waperdam, yakni Waperdam I:

Dr.

Subandrio

, Waperdam II:

Dr. J. Leimena

, dan Wa-

perdam III:

Chairul Saleh

, dan dihadiri partai-partai

politik, mendesak massa agar mengutuk Tritura. Par-

tai politik yang tergabung dalam Front Pancasila

dengan tegas menolak desakan itu. Front Pancasila

tetap menuntut supaya PKI dibubarkan. K

arena

menemui jalan buntu, pertemuan itu dilanjutkan

keesokan harinya, yakni pada tanggal 11 Maret

1966. Pertemuan ini melahirkan Surat Perintah 11

Maret. Pada

hari itu, sebetulnya berlangsung sidang

paripurna kabinet. Akan tetapi, sidang tidak ber -

langsung lama karena dilapo rkan bahwa terdap at

pasukan yang tidak dikenal yang berada di sekeli-

ling Istana Merdeka. Presiden segera meninggalkan

sidang diikuti Dr. Subandrio dan Chairul Saleh. Me-

reka berangkat menuju Bogor dengan helikopter .

Sidang ditutup oleh W aperdam II, Dr. J. Leimena

yang kemudian menyusul ke Bogor.

Hadir dalam sidang kabinet itu tiga perwira ting-

gi Angkatan Darat, yakni

Mayjen Basuki Rachmat

(Menteri Urusan Veteran),

Brigjen M. Yusuf

(Menteri

Perindustrian), dan

Brigjen Amir Machmud

(Pang-

dam V/Jayakarta). M

ereka sepakat menyusul Pre-

siden ke Istana Bogor. Sebelumnya mereka meminta

izin terlebih dahulu kepada Letjen Soeharto (pim-

pinan TNI AD) yang tidak hadir dalam sidang ka-

binet karena sakit.

Di istana Bogor, ketiga perwira itu mengadakan

pembicaraan dengan Presiden Soekarno yang di-

dampingi oleh ketiga waperdam. Pembicaraan itu

menghasilkan suatu kesimpulan, yak-ni perlu di-

buat suatu surat perintah kepada Letjen Soeharto

sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkop-

kamtib untuk memulihkan keadaan dan wibawa

Orde Baru yang begitu kuat dalam kekuasaan-

nya akhirnya “bubar” karena tuntutan reformasi.

Banyak ahli sudah memprediksikan kejatuhan Orde

Baru dengan melihat bagaimana pemerintah men-

jalankan upaya pembangunan berbiaya tinggi, kon-

trol yang ketat atas bidang kehidupan sosial, politik,

keagamaan, kebudayaan. Selain itu, praktik peme-

rintahan yang ditandai dengan korupsi, kolusi, dan

nepotisme pun menjadi salah satu sebab utama ke-

hancuran pemerintahan Orde Baru.

Peristiwa kerusuhan Mei 1998 sebenarnya hanya

momen puncak meletusnya revolusi di Indonesia

dalam mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Berba-

gai krisis di segala bidang kehidupan menjadi pe-

nyebab terjadinya peralihan kekua saan dari Orde

Baru ke reformasi. Upaya penyempurnaan dan per-

baikan di segala bidang kehidupan akan menjadi

tantangan yang selalu harus dihadapi ke depan de-

mi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan

makmur.

Diskusikanlah dalam sebuah kelompok kecil!

1. Bagaimana pemerintahan Orde Baru dengan se-

luruh struktur kekuasaannya berhasil menguasai

hampir seluruh aspek kehidupan bangsa?

2. Apa penyebab runtuhnya Orde Baru yang sudah

berkuasa selama 32 tahun?

3. Bagaimana kronologi lengsernya Presiden Soe-

harto dari tampuk pemerintahan di Indonesia?

Sumber:

Indonesia in the Soeharto Years

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

236

pemerintah. Presiden Soekarno memerintahkan

Brigjen Sabur

(Komandan Resimen Cakrabirawa)

untuk menyusun konsep surat perintah kepada

Letjen Soeharto. Supersemar ini diberikan untuk

memulihkan keamanan dan ketertiban serta men-

jaga wibawa pemerintah. Dalam menjalankan tu-

gas, penerima mandat diharuskan melaporkan se-

gala sesuatu kepada Presiden sebagai pemberi

mandat. Tanggal 11 Maret 1966 dianggap sebagai

titik awal/tonggak sejarah la hirnya Orde Baru.

Supersemar mengandung beberapa pokok pi-

kiran sebag

ai berikut.



Mengambil segala tindakan yang dianggap per-

lu, untuk terjaminnya keamanan dan ketertib-

an serta kestabilan jalannya pemerintahan dan

jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan

pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/

Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/

Mandataris MPRS demi keutuhan Bangsa dan

Negara Republik Indonesia.



Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah

dengan panglima-panglima angkatan lain de-

ngan sebaik-baiknya.



Supaya melaporkan segala sesuatu yang ber-

sangkutan dalam tugas dan tanggung jawab-

nya seperti tersebut di atas.

Surat perintah tersebut malam itu juga diteri-

ma oleh Letjen Soeharto. Dengan surat perintah ter-

sebut Soeharto bebas untuk bertindak mengatasi

keadaan.

B. Tindak lanjut pengemban

Supersemar

Pengemban Supersemar terlebih dahulu me-

nandatangani Surat Keputusan Presiden No .1/3/

1966, tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/

Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR,

yakni sebagai berikut.



Membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya

dan menyatakannya sebagai partai terlarang,

terhitung sejak 12 Maret 1966.



Mengamankan menteri yang terlibat ataupun

mendukung G 30 S/PKI (di antaranya Dr. Suban-

drio dan Chairul Saleh).



Memurnikan MPRS dan lembaga negara lain-

nya dari unsur PKI dan menempatkan peranan

lembaga-lembaga itu sesuai dengan UUD 1945.

Presiden Soekarno tetap menjabat sebagai

kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada tang-

gal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno mengucapkan

pidato pertanggungjawaban di depan Sidang MPRS.

Pidato Presiden yang dikenal dengan nama

Pidato

Nawaksara

ini ditolak oleh MPRS.

C. Sidang MPRS 1966

Pasca Supersemar, MPRS mulai membangun

citranya sebagai lembaga tertinggi negara y ang

mampu menjalankan fungsinya berdasarkan UUD

1945. MPRS mengadakan sidang yang dipimpin

ketuanya,

Jenderal A. H. Nasution

. Sidang berlang-

sung antara tanggal 20 Juni–5 Juli 1966.

Gambar 7.1.1

Sidang Umum MPRS (tanggal 20 Juni - 5 Juli 1966) meng-hasilkan beberapa keputusan penting yang mempengaruhi

jalannya negara Indonesia pasca G 30 S/PKI.

Sumber:

30 Tahun Indonesia Merdeka.

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja Sama Internasional

237

Keputusan-keputusan penting yang diambil

dalam sidang tersebut adalah sebagai berikut.



Tap No. IX/MPRS/1966 berisi pengukuhan Su-

persemar sehingga Presiden Soekarno tidak da-

pat mencabutnya.



Tap No. X/MPRS/1966 berisi pengukuhan ke-

dudukan MPRS sebagai MPR berdasarkan UUD

1945.



Tap No. XI/MPRS/1966, menetapkan penyeleng-

garaan Pemilu paling lambat tanggal 5 Juli 1968.



Tap No. XIII/MPRS/1966, berisi pemberian ke-

kuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk mem-

bentuk Kabinet Ampera.



Tap No. XVIII/MPRS/1966, berisi pencabutan Tap

No. III/MPRS/1963 yang berisi pengangkatan

Soekarno sebagai presiden seumur hidup.



Tap No. XXV/MPRS/1966, berisi pengukuhan

atas pembubaran PKI dan ormas-ormasnya

serta melarang penyebaran ajaran ma rxisme

dan komunisme di Indonesia.

D. Kepemimpinan nasional

Kendala utama yang dihadapi oleh Kabinet Am-

pera adalah dualisme kepemimpinan nasional. Pada

waktu itu, Presiden Soekarno bertindak sebagai

kepala negara dan kepala pemerintahan. Sementara

itu, Jenderal Soeharto bertindak sebagai pelaksana

pemerintahan. Pada tanggal 23 Februari 1967, Pre-

siden Soekarno mengumumkan penyerahan keku-

asaannya kepada Jenderal Soeharto.

Penyerahan

kekuasaan ini kemudian dikukuhkan dengan Tap No.

XXXIII/MPRS/1967 dalam Sidang Istimewa MPRS

bulan Maret 1967. Jenderal Soeharto menjadi Pejabat

Presiden Republik Indonesia.

Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968 dalam

Sidang Umum ke V MPRS, Soeharto diangkat seba-

gai Presiden RI berdasarkan Tap MPRS No. XLIV/

MPRS/1968. Soeharto menjabat sebagai presiden

sampai dengan terpilihnya Presiden oleh MPR ha-

sil Pemilu berikutnya.

Akhirnya, Kabinet Pembangunan I pemerintah

Orde Baru dibentuk pada tanggal 6 Juni 1968. De-

ngan demikian dimulailah pembangunan melalui

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

E. Peralihan kekuasaan

Pada tanggal 23 Februari 1967, bertempat di

Istana Negara, Jenderal Soeharto menerima penye-

rahan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekar-

no, sebagai Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/

MPRS/1966. Penyerahan kekuasaan ini dilakukan

atas prakarsa Presiden Soekarno demi mengatasi

politik yang belum stabil. Penyerahan kekuasaan

didasarkan pada Ketetapan MPRS No. XV/1966

yang menyatakan bahwa apabila Presiden berha-

langan, maka pemegang Surat Perintah 11 Maret-

lah yang memegang jabatan Presiden.

Penyerahan kekuasaan dituangkan dalam se-

buah Pengumuman Presiden Mandataris MPRS/

Panglima Tertinggi ABRI, tertanggal 20 Februari

1967. Tanggal 4 Maret 1967 Jenderal Soeharto mem-

berikan keterangan atas nama pemerintah di de-

pan Sidang DPR-GR tentang peristiwa penyerahan

kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada dirinya.

Soeharto menegaskan bahwa penyerahan kekuasa-

an merupakan salah satu upaya mengatasi situasi

politik yang sedang terjadi demi keselamatan bang-

sa dan negara. Jenderal Soeharto juga menegaskan

bahwa pemerintah tetap memerlukan penyele-

saian secara konstitusional melalui sidang MPRS.

Jenderal Soeharto secara resmi dilantik sebagai

pejabat Presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Pada

tanggal 6 Juni 1967, Pejabat Presiden Soeharto me-

ngumumkan susunan kabinet yang disebut

Kabinet

Pembangunan

, sedangkan program kerjanya disebut

Pancakrida

.

7.1.2 Penataan Kembali

Politik Luar Negeri

Bebas-Aktif

Pemerintah Orde Baru kembali menata politik

luar negeri bebas aktif. Tindakan yang dilakukan

pemerintah adalah kembali menjadi anggota PBB

dan mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia.

A. Kembali menjadi anggota PBB

Mengingat kepentingan nasional semakin mende-

sak, Indonesia merasa perlu secara aktif mengambil

bagian dalam kegiatan badan-badan internasional.

Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada tang-

gal 28 September 1950. Kemudian pada 1 Januari

Gambar 7.1.2

Jenderal Soeharto dilantik menjadi Pejabat

Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno pada

tanggal 12 Maret 1967.

Sumber:

Indonesia in the Soeharto Years

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

238

1965 keluar dari keanggotaan PBB. Ketika Orde Ba-

ru memegang pemerintahan, DPR-GR mendesak

pemerintah supaya Indonesia masuk kembali men-

jadi anggota PBB sebelum persidangan umum ta-

hun 1966. Indonesia kembali aktif di PBB pada

tanggal 28 September 1966.

Sejak tahun 1967, politik luar negeri bebas aktif

telah diterapkan secara konkret dalam menanggapi

masalah-masalah internasional. Politik luar negeri

dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan

Pancasila dan UUD 1945.

Keaktifan Indonesia dalam PBB secara nyata

tampak dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri

Indonesia, Adam Malik, menjadi Ketua Majelis

Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

B. Mengakhiri konfrontasi dengan

Malaysia

Konfrontasi dengan Malaysia terjadi karena

Indonesia menganggap bahwa Malaysia adalah su-

atu proyek neokolonialis Inggris yang membahaya-

kan Revolusi Indonesia dan merupakan pangkalan

asing yang ditujukan antara lain kepada Indone-

sia. Hal ini berarti menentang Indonesia dan menen-

tang

New Emerging Forces

di Asia Tenggara. Di sam-

ping itu, Indonesia menentang Malaysia yang akan

membentuk Federasi Malaysia.

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia di-

selesaikan melalui jalan damai, yakni jalan diplo-

masi. Perundingan-perundingan antara Indonesia

dan Malaysia terus dilaksanakan untuk menyele-

saikan konfrontasi tersebut. Penyelesaian konfron-

tasi Indonesia dengan Malaysia diprakarsai oleh

Filipina. Pada tanggal 31 Juli–5 Agustus 1966, keti-

ga negara, yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia

mengadakan pertemuan, yang menghasilkan tiga

dokumen, yaitu

Deklarasi Manila

,

Persetujuan Manila,

dan

Komunike Bersama

.

Untuk mempererat hubungan ketiga negara, di-

bentuklah

Forum Maphilindo

(

Malaysia, Philippine, Indo-

nesia

) yang dapat digunakan untuk memecahkan

persoalan yang menyangkut kepentingan ketiga

negara. Pihak Indonesia memanfaatkan forum ini

untuk memecahkan masalah-masalah yang diha -

dapinya, terutama konfrontasi dengan Malaysia.

Pada tanggal 11 Agustus 1966, ditandatangani

persetujuan normalisasi hubungan Malaysia– In-

donesia. Malaysia diwakili

Tun Abdul Razak

, In-

donesia diwakili

Adam Malik

. Persetujuan tersebut

merupakan hasil dari perundingan di Bangkok

pada tanggal 29 Mei–1 Juni 1966. Perundingan di

Bangkok itu dikenal sebagai

“Persetujuan Bangkok”

.

Persetujuan Bangkok

mengandung tiga hal pokok,

yakni sebagai berikut.



Rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesem-

patan menegaskan lagi keputusan yang telah

mereka ambil mengenai kedudukan mereka di

Malaysia.



Kedua pemerintah (Malaysia dan Indonesia)

menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.



Menghentikan tindakan-tindakan permusuhan.

Dengan ini berakhirlah politik konfrontasi yang

tidak sesuai dengan dasar politik luar negeri bebas-

aktif. Politik yang dilaksanakan selanjutnya adalah

politik bertetangga dan bersahabat baik serta hidup

berdampingan secara damai .

7.1.3 Program Pembangunan

Nasional Berencana

Pemerintah Orde Baru membuat program pem-

bangunan nasional berencana. Program itu meliputi

pola pembangunan nasional, asas, modal dasar, dan

faktor dominan pembangunan nasional.

A. Pola pembangunan nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah

mencipta-

kan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945

. Pembangunan nasional dilaksanakan

dengan mengikuti pola dasar tertentu. Pola dasar

pembangunan nasional adalah pemb angunan

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan

seluruh masyarakat Indonesia secara bertahap dan

berencana. Pelaksanaan pembangunan tersebut

bertumpu kepada

Trilogi Pembangunan

dan

Delapan

Jalur Pemerataan

.

Trilogi Pembangunan

Indonesia adalah sebagai

berikut.



Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

menuju terciptanya keadilan sosial bagi selu-

ruh rakyat.



Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.



Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Delapan Jalur Pemerataan

dari pembangunan

nasional adalah sebagai berikut.

Gambar 7.1.3

Kunjungan Presiden Soeharto ke Malaysia

pada tahun 1970. Pemerintah Orde Baru memulihkan

hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Sumber:

Indonesia in the Soeharto Years

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja Sama Internasional

239



Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rak-

yat, khususnya pangan, sandang, dan peru-

mahan.



Pemerataan kesempatan mem peroleh pendi-

dikan dan layanan kesehatan.



Pemerataan pembagian pendapatan.



Pemerataan kesempatan kerja.



Pemerataan kesempatan berusaha.



Pemerataan kesempatan berpartisipasi (ambil

bagian) dalam pembangunan, khususnya bagi

generasi muda dan kaum wanita.



Pemerataan penyebaran pembangunan di se-

luruh wilayah tanah air.



Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

B. Asas, modal dasar, dan faktor

dominan pembangunan nasional

Pembangunan nasional Indonesia dilaksana-

kan dengan memerhatikan asas pembangunan,

modal dasar, dan faktor dominan pembangunan

yang ada.

Asas pembangunan nasional yang dimak-sud

adalah sebagai berikut.



Asas manfaat

. Pembangunan yang dilakukan ha-

rus memberikan hasil guna bagi seluruh rakyat.



Asas usaha bersama dan kekeluargaan

. Pembangun-

an dilakukan secara gotong-royong dan dijiwai

oleh semangat kekeluargaan.



Asas demokrasi

. Masalah pembangunan nasional

diatasi dengan cara musyawarah untuk men-

capai mufakat.



Asas adil dan merata

. Hasil pembangunan, baik

materiil maupun spiritual harus dinikmati se-

cara menyeluruh oleh rakyat.



Asas kehidupan dalam keseimbangan

. Pembangunan

perlu memperhatikan keseimbangan antara ke-

pentingan rohani dan jasmani, kepentingan

pribadi dan masyarakat, serta kepentingan na-

sional dan internasional.



Asas kesadaran hukum

. Pembangunan mengan-

dalkan kesadaran warga serta menjamin ke-

pastian hukum.



Asas kepercayaan kepada diri sendiri

. Pembangunan

terlaksana berdasarkan kemampuan, kekuatan,

serta kepribadian bangsa.

Adapun Modal Dasar Pembangunan Nasional

adalah sebagai berikut.



Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa

. Kedaulatan

memungkinkan bangsa Indonesia melaksana-

kan pembangunan dalam rangka mengisi ke-

merdekaan.



Jiwa dan semangat persatuan

. Semangat Bhinneka

Tunggal Ika menumbuhkan kesadaran melak-

sanakan pembangunan secara bersama dan

untuk kepentingan bersama.



Kedudukan geografis

. Letak strategis di antara dua

benua dan dua samudra memungkinkan Indo-

nesia berperan penting dalam kancah politik

dan ekonomi internasional dalam rangka me-

nunjang pembangunan nasional.



Sumber-sumber kekayaan alam

. Sumber daya alam

Indonesia yang berlimpah ruah dapat dimanfa-

atkan semaksimal mungkin demi lancarnya

pembangunan di berbagai sektor kehidupan.

Gambar 7.1.4

Pembangkit listrik tenaga uap di Muara Karang merupakan

salah satu contoh pemanfaatan sumber kekayaan alam

demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

sumber:

Majalah Tempo, 3-9 Desember 2007



Jumlah penduduk

. Jumlah penduduk Indonesia

yang besar merupakan sumber daya manusia

yang potensial dan produktif sebagai pelaksana

pembangunan.



Modal rohaniah dan mental

. Ketakwaan dan kei-

manan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kebu-

latan tekad berdasarkan Pancasila memupuk

kesiapan jiwa dan kesatuan sikap untuk bahu-

membahu melaksanakan pembangunan.



Modal budaya

. Keanekaragaman budaya Indone-

sia yang dinamis memampukan bangsa mem-

bangun sesuai dengan kepribadian sendiri.



Potensi efektif bangsa

. Stabilitas nasional yang te-

lah tercipta memungkinkan terciptanya keta-

hanan nasional yang merupakan syarat pen-

ting bagi kelangsungan pembangunan.



Angkatan bersenjata

.

TNI berperan aktif memeli-

hara stabilitas nasional demi kelancaran pem-

bangunan.

Sedangkan faktor-faktor yang dominan dalam

pembangunan nasional adalah sebagai berikut.

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

240



Faktor demografi dan sosial budaya.



Faktor geografi, hidrografi, geologi dan topo-

grafi.



Faktor klimatologi.



Faktor flora dan fauna.



Faktor kemungkinan pengembangan.

Pola pembangunan nasional, sebagaimana telah

dituangkan dalam GBHN, yaitu Pola Pembangun-

an Nasional Jangka Pendek 5 tahun yang dikenal

dengan Repelita dan Pola Pembangunan Jangka

Panjang 25 Tahun. Pada tanggal 1 April 1969, dimulai

pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun

Tahap Pertama (Repelita I).

Setiap Repelita dalam Pembangunan Jangka

Panjang Tahap Pertama yang menjadi perhatian

khusus adalah sektor pertanian. Pembangunan na-

sional Indonesia dari Repelita ke Repelita berikutnya

terus mengalami peningkatan keberhasilan pemba-

ngunan. Hal itu dapat dilihat dari fakta empiris,

bahwa pendapatan per kapita bangsa Indonesia te-

rus meningkat dan masyarakat miskin terus menga-

lami penurunan (sampai tahun 1996).

Pada awal Repelita I, pendapatan per kapita

negara Indonesia adalah 70 dolar Amerika. Pada

akhir Repelita V, pendapatan per kapita telah men-

capai 920 dolar Amerika. Pada tahun 1970 di antara

100 orang Indonesia terdapat 60 orang yang tergo-

long miskin dan pada tahun 1993 di antara 100

orang terdapat 14 orang yang miskin.

Bersamaan dengan dimulainya Repelita VI pa-

da tanggal 1 April 1994, Indonesia memasuki Pemba-

ngunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Tahun 1999 -

2004 merupakan Pembangunan Lima Tahun Ke-7

dari Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

7.1.4 Menata Kehidupan Politik

Setelah berkuasa, pemerintah Orde Baru meng-

ambil langkah-langkah penting untuk menjalan-

kan roda pemerintahan. Beberapa langkah penting

yang diambil pemerintah Orde Baru adalah seba-

gai berikut.



Mendasarkan seluruh kebijakan pemerintah

pada UUD 1945 dan Pancasila.



Untuk memurnikan dan menertibkan hukum

yang berlaku sesuai dengan ketetapan MPRS,

pemerintah Orde Baru membentuk undang-

undang yang menghapuskan semua produk

Orde Lama yang tidak sesuai dengan Pancasila

dan UUD 1945. Produk-produk Orde Lama itu

berbentuk penetapan presiden dan peraturan

presiden. Yang bertentangan dengan Pancasila

dan UUD 1945 dicabut. Sebagian lagi yang tidak

bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

dipertahankan.



Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi, bu-

kan presiden. Dalam hal ini, presiden bertang-

gung jawab kepada MPR.



Melaksanakan pemilihan umum. Sejak berku-

asa hingga runtuh, pemerintah Orde Baru telah

melaksanakan enam kali pemilu. Pemilu perta-

ma dilaksanakan pada tahun 1971. Selanjutnya

pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali

(1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997).



Melakukan penyederhanaan partai politik. Pa-

da masa Orde Lama, terjadi ketidakstabilan

politik karena ada banyak partai politik. Peme-

rintah Orde Baru mengambil kebijakan untuk

mengurangi jumlah partai-partai di Indonesia.

Partai-partai yang ada tidak dibubarkan, tetapi

diminta untuk diga bung (fusi) berdasarkan

persamaan program. Penggabungan itu meng-

hasilkan tiga kekuatan social politik, yaitu: Par-

tai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan

Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.



Mensosialisasikan Pancasila sebagai sa tu-

satunya asas partai dan organisasi massa.

Pemerintah Orde Baru juga menggalakkan pro-

gram penataran P4 (Pedoman Penghayatan,

dan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Tujuan dari penataran P4 ini adalah untuk

mencapai kesamaan cara pandang bernegara

untuk mencapai persatuan dan kesatuan bang-

sa.



Untuk mengembangkan demokrasi Pancasila,

lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR dan

MPR) memainkan peran penting. Melalui lem -

baga-lembaga perwakilan rakyat itu, keinginan

dan pengawasan rakyat terhadap pemerintah

diusahakan agar bisa disalurkan.

7.1.5 Kejatuhan Pemerintahan

Orde Baru

Orde Baru yang muncul sebagai koreksi total

terhadap Orde Lama ternyata hanya dalam ucap-

an. Dalam perjalanan waktu, ternyata selama Or-

de Baru berkuasa banyak terjadi penyimpangan

yang membawa Indonesia ke dalam krisis multi

dimensi.

A. Krisis multidimensi

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada bu-

lan Mei 1998 yang telah berkuasa selama 32 tahun

terjadi karena krisis ekonomi yang melanda Indo-

nesia sejak tahun 1997. Krisis tersebut mampu

membuka semua kebobrokan praktik politik peme-

rintahan Orde Baru, seperti kolusi, korupsi, dan

nepotisme yang telah dijalankan oleh para elite po-

litik dan para konglomerat.

Keruntuhan Orde Baru yang ditandai pengun-

duran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998

dan tuntutan reformasi masyarakat disebabkan

krisis multidimensional yang melanda negara In-

donesia. Disebut

multidimensional

karena krisis yang

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja Sama Internasional

241

dihadapi menyangkut masalah ekonomi, moneter

(krismon),politik, kepemimpinan, peran militer ,

dan peran masyarakat.

Krisis ekonomi ditandai dengan jatuhnya nilai

mata uang rupiah terhadap nilai mata ua ng dolar

Amerika. Jatuhnya nilai rupiah diikuti dengan me-

lambungnya harga-harga kebutuhan pokok (semba-

ko). Krisis ekonomi ini berpengaruh besar terhadap

terjadinya krisis politik.

Krisis politik di Indonesia ditandai dengan mun-

culnya ketidakpercayaan kaum intelektual teruta-

ma mahasiswa terhadap kepemimpinan Presiden

Soeharto. Ketidakpercayaan juga ditujukan pada

angkatan bersenjata yang menjadi pendukung uta-

ma Orde Baru dan dianggap menjadi bagian dari

sumber krisis.

Krisis yang melanda Indonesia juga disebabkan

berbagai praktik KKN yang telah lama dilakukan

oleh rezim Orde Baru. KKN adalah singkatan dari

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Kolusi antara elit

politik Orde Baru dan para pengusaha (konglomerat)

hanya menguntungkan elit politik dan pengusaha

saja. Sebaliknya, rakyat hanya menerima akibat bu-

ruk dari praktik tersebut.

Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat nega-

ra telah menguras sumber ekonomi negara sehingga

uang yang seharusnya digunakan untuk kemak -

muran rakyat tidak sampai pada sasarannya.

Adapun nepotisme adalah praktik penguasa

yang lebih mementingkan anggota keluarga, kenal-

an atau golongannya untuk memperoleh jabatan

serta kesempatan-kesempatan dalam dunia usaha.

B. Gerakan reformasi

Penderitaan rakyat akibat krisis ekonomi di -

tanggapi oleh kelompok intelektual, khususnya para

mahasiswa. Para mahasiswa mulai turun ke jalan.

Tuntutan para mahasiswa adalah sebagai berikut.



Pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi.



Menuntut dilaksanakannya reformasi di segala

bidang.



Menuntut dilaksanakannya sidang istimewa

MPR.



Meminta pertanggungjawaban presiden.

Aksi mahasiswa menuntut Presiden Soeharto

mundur terjadi setelah peristiwa penembakan se-

jumlah mahasiswa oleh aparat keamanan dan me-

ninggalnya empat mahasiswa Trisakti - Jakarta pada

tanggal 12 Mei 1998.

Sejak peristiwa penembakan itu, ribuan maha-

siswa dari berbagai perguruan tinggi dari seluruh

Indonesia berdemonstrasi di berbagai kampus di

Jakarta serta di Gedung DPR/MPR Jakarta. Puncak

dari demonstrasi mahasiswa terjadi pada tanggal

19–21 Mei 1998 di depan Gedung DPR/MPR sampai

munculnya pernyataan Presiden Soeharto mun-

dur dari jabatannya dan digantikan BJ. Habibie.

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru menyu-

lut kerusuhan besar di Jakarta pada tanggal 14 Mei

1998. Kerusuhan itu merembet ke kota-kota besar

lainnya seperti Solo, Surabaya, Medan, dan Padang.

Ratusan bangunan dan kendaraan dihancurkan

dan dibakar massa. Sebagian warga Tionghoa yang

menjadi sasaran amuk kerusuhan. Kondisi pada

waktu itu menjadi tida

k menentu. Se

mentara itu,

mahasiswa bersama rakyat yang berdemonstrasi

di jalan-jalan semakin gencar menuntut Presiden

Soeharto mundur dari jabatannya.

C. Presiden Soeharto Mengundurkan

diri

Situasi Indonesia sudah tidak menentu. Pre-

siden Soeharto mempersingkat kunjungannya di

Mesir. Sejak tanggal 19 Mei 1998, ribuan mahasiswa

menduduki gedung DPR/MPR. T untutan supaya

Presiden Soeharto mundur dari kursi presiden se-

makin menguat. Menghadapi tuntutan itu, Pre-

siden Soeharto mengadakan pertemuan dengan 9

tokoh masyarakat. Presiden Soeharto menyatakan

akan me-

reshuffle

Kabinet Pembangunan VII menja-

di Kabinet Reformasi. Selain itu, akan dibentuk Ko-

mite Reformasi. Akan tetapi, para mahasiswa tetap

menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabat-

annya.

Pembentukan Kabinet Reformasi gagal karena

banyak tokoh tidak mau menjadi menteri dalam

Kabinet Reformasi. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei

1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Ia di-

ganti oleh

B.J. Habibie

. Sumpah jabatan presiden

baru dilaksanakan di Istana Merdeka pada saat itu

juga. Peristiwa pengunduran diri Soeharto ini me-

nandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Ba-

ru yang berlangsung selama 32 tahun.

Gambar 7.1.5

Para mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR menuntut

Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Sumber:

Indonesia in the Soeharto Years

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

242

7.1.6 Indonesia pada Masa

Reformasi

Reformasi dipakai sebagai istilah untuk menye-

but rezim kekuasaan pasca kejatuhan Orde Baru.

Sebagaimana sudah kita pelajari, berbagai krisis

yang mendera Orde Baru menyebabkan pemerin-

tah Orde Baru mengakhiri kekuasaannya. Tuntutan

reformasi yang mulai marak dikemukakan sejak

Soeharto terpilih kembali untuk periode 1998–2003

ditambah krisis ekonomi yang mendera bangsa In-

donesia sejak pertengahan tahun 1997 dan demons-

trasi mahasiswa selama bulan Mei 1998 ber hasil

mendesak pemerintah O rde Baru meng akhiri

kekuasaannya.

Zaman Reformasi dipakai unt uk menyebut

masa kepemimpinan para presiden pasca lengser-

nya Soeharto, yakni B. J. Habibie, Abdurrahman

Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bam-

bang Yudhoyono. Entah sampai kapan kita mema-

kai istilah reformasi ini untuk menyebut atau men-

deskripsikan sebuah rezim kekuasaan. Pada

sub

bab 7.1.6

ini kita akan mempelajari keadaan sosial

politik pemerintahan pada masa reformasi.

A. Presiden-presiden yang memerintah

pasca Presiden Soeharto

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri,

Indonesia mengalami 4 kali pergantian kepala ne-

gara. Berturut-turut Indonesia dipimpin oleh BJ.

Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekar-

no Putri, dan Susilo Bambang Yudoyono.

a. B.J. Habibie

Habibie menjadi Presiden RI setelah Soeharto

menyatakan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Presiden Habibie membentuk kabinet baru yang

diberi nama

Kabinet Reformasi Pembangunan

. Pada Si-

dang Umum MPR tahun 1999, laporan pertang-

gungjawaban Habibie sebagai Presiden ditolak

anggota MPR. Oleh karena itu, ia tidak bisa menca-

lonkan diri lagi sebagai calon presiden.

Beberapa peristiwa pada masa pemerintahan

Habibie antara lain: Sidang Istimewa MPR (10–13

November 1998), pengurangan anggota militer se-

bagai anggota DPR secara bertahap, pemisahan

POLRI dari ABRI, Timor Timur lepas dari Indone-

sia, munculnya banyak partai, dan Pemilu 1999.

b. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presi-

den menggantikan B. J. Habibie setelah memenangi

pemilihan Presiden pada Sidang Umum MPR pada

tanggal 20 Oktober

1999. Presiden Abdurrahman

Wahid didampingi Megawati Soekarno Putri seba-

gai Wakil Presiden. Kabinet Presiden Abdurrahman

Wahid diberi nama

Kabinet Persatuan Nasional

.

Abdurrahman Wahid menjadi Presiden dari

29 Oktober 1999–23 Juli 2001. Pada tahun 2001, MPR

mengadakan Sidang Istimewa dan meminta Abdur-

rahman Wahid untuk meletakkan jabatanny a se-

bagai Presiden.

c. Megawati Soekarnoputri

Dalam Sidang Istimewa pada bulan Juli 2001,

MPR mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai

Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid.

Pengangkatan Megawati Soekarnoputri ini didasar-

kan pada Tap MPR No. III/MPR/2001 dengan masa

jabatan terhitung dari hari di mana Presiden meng-

ucapkan Sumpah Presiden sampai tahun 2004. Se-

mentara itu, yang terpilih sebagai Wakil Presiden

adalah Hamzah Haz.

Presiden Megawati Soekarno-

putri akhirnya mengumumkan kabinetnya yang

diberi nama

Kabinet Gotong Royong

pada tanggal 9

Agustus 2001. Pada masa pemerintahan Megawati

Soekarnoputri, pemerintah berhasil melaksanakan

pemilihan umum.

d. Susilo Bambang Yudoyono

Susilo Bambang Yudoyono menggantikan Me-

gawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI. Susilo

Bambang Yudoyono berpasangan dengan Y usuf

Kalla berhasil memenangi pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2004. Kabinet

yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudoyono

diberi nama

Kabinet Indonesia Bersatu

.

B. Peristiwa-peristiwa di bidang

politik

Ada beberapa peristiwa pentin g selama masa

reformasi yang menandai kehidupan masyarakat

di bidang politik, antara lain kemerdekaan menyam-

paikan pendapat di muka umum, belum terwujud-

nya reformasi yang dicita-citakan, pelaksanaan

Pemilu 1999, Timor Timur lepas dari Indonesia, pe-

laksanaan Pemilu 2004.

a. Kemerdekaan menyampaikan pendapat

di muka umum

Aspek yang kemudian sangat jelas berubah ada-

lah kebebasan warga negara untuk mengungkapkan

kehendak dan pemikirannya. Presiden Habibie

membuka keran kebebasan seluas-luasnya bagi ma-

syarakat untuk menyatakan pikiran dan penda -

patnya di muka umum sebagaimana diatur dalam

Pasal 28 UUD 1945 sebelum diamandemen.

Masyarakat menanggapinya dengan menerbit-

kan berbagai macam media cetak baru. Semangat

kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat

ini di dukung dengan penghapusan Surat Izin Usa-

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja Sama Internasional

243

ha Percetakan dan Penerbitan (SIUPP) yang selama

masa kepemimpinan rezim Orde Baru menjadi

“hantu” yang sangat menakutkan insan pers.

Pada saat yang sama lahir UU No. 9 Tahun 1998

tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di

muka umum. Dengan kebebasan tersebut, semangat

masyarakat untuk menyampaikan opini dan pen-

dapatnya dalam berbagai demonstrasi semakin

banyak dan leluasa. Sejak itu berkembanglah ge-

rakan transparansi, demokratisasi, dan partisipasi

aktif rakyat dalam kehidupan politik. Pemerintah

mulai banyak mendengarkan aspirasi rakyat se-

belum mengambil keputusan karena rakyat tidak

segan-segan mengungkapkan tuntutannya dalam

bentuk demonstrasi-demonstrasi. Habibie juga me-

nyetujui dibebaskannya beberapa tahanan politik

dan narapidana politik, terutama tahanan politik Or-

de Baru.

b. Reformasi setengah hati

Sejak berlakunya UU No. 28 tahun 1999 ten-

tang penyelenggaraan negara yang bersih dan be-

bas dari KKN, hampir tidak ada perubahan yang

yang berarti dalam praktik pemerintahan Indone-

sia. Desakan untuk menghilangkan praktik korupsi

sering lebih menjadi jargon politik daripada upaya

nyata. Meskipun demikian, pemerintah terus

berusaha memberantas KKN sebagaimana diama-

natkan UU.

c. Pemilu 1999

Kehidupan politik nasional mengalami peru-

bahan yang demokratis sejak pemerintahan Habi-

bie dengan munculnya partai-partai politik baru.

Pelaksanaan Pemilu dilakukan pada Bulan Juni

1999. Dari 100 partai politik y ang terdaftar, hanya

48 partai politik yang dinyatakan memenuhi per-

syaratan untuk mengikuti pemilu. Pemilu dilaksa-

nakan untuk membentuk sebuah pemerintahan

baru yang kuat, dapat dipercaya, dan mampu me-

nyelesaikan berbagai krisis yang melanda bangsa

Indonesia. Pemilihan umum kali ini dilakukan de-

ngan sistem distrik/perwakilan dan asas Langsung,

Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER). Pemilu ber-

langsung tertib, aman dan hasilnya bisa diper-

tanggungjawabkan.

Lima partai utama yang mengumpulkan suara

terbanyak dalam Pemilu 1999 adalah sebagai beri-

kut.

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

yang diketuai

Megawati Soekarnoputri

.

2. Partai Golkar (Golongan Karya) yang diketuai

Akbar Tanjung

.

3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang di-

ketuai

Hamzah Haz

.

4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketu-

ai

Matori Abdul Djalil

.

5. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diketuai

Amien Rais

.

Karena tidak ada partai politik yang memper-

oleh suara mayoritas dalam Pemilu tahun 1999,

maka

Abdurrahman Wahid

terpilih sebagai Pre-

siden RI dalam sidang umum MPR 1999. Sedangkan

Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai W akil

Presiden RI.

Gambar 7.1.6

Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri terpilih

sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Pemilihan

Umum pada tahun 1999.

sumber:

Indonesia in the Soeharto Years

d. Timor Timur lepas dari Indonesia

Perubahan politik di Indonesia yang terjadi

sejak Mei 1998 membuka babak baru bagi penye-

lesaian masalah Timor Timur . Presiden Habibie

menawarkan opsi otonomi luas bagi rakyat Timor

Timur.

Dengan cepat Portugal dan PBB menyambut

usul Habibie dan hanya dalam tempo 4 bulan ke-

mudian, pada 5 Mei 1999, Indonesia dan Portugal

menandatangani kesepakatan mengenai paket oto-

nomi Timor Timur yang membuka jalan bagi kira-

kira 800.000 jiwa rakyat Timor Timur untuk me-

nentukan masa depan mereka. Jika paket otonomi

itu diterima, maka Timor Timur tetap menjadi ba-

gian dari wilayah Indonesia dengan otonomi yang

luas. Tetapi, jika paket itu ditolak, Indonesia akan

melepas Timor Timur menjadi negara merdeka.

Jajak pendapat Timor Timur dilaksanakan pada

tanggal 31 Agustus 1999. Sekjen PBB

Kofi Annan

mengumumkan hasil pemungutan suara Timor Ti-

mur empat hari lebih cepat dari jadwal yang telah

dibicarakan banyak pihak. Tanggal 4 September

1999, dalam sidang khusus Dewan Keamanan, Kofi

Annan mengumumkan bahwa 78% penduduk Ti-

mor Timur (344.580 orang) menolak memilih oto-

nomi luas yang ditawarkan pemerintah Indonesia

dan hanya 21,5% (94.388) yang memilih otonomi.

MPR kemudian mengesahkan hasil jajak pen-

dapat tersebut pada tanggal 19 Oktober 1999. Sejak

saat itu, Timor Timur secara resmi lepas dari Nega-

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

244

ra Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 20

Mei 2002, Timor Timur secara resmi merdeka de-

ngan nama Republik Demokratik Timor Leste.

e. Pemilu 2004

Selain pemilihan umum 1999, keberhasilan la-

in dari pemerintahan reformasi adalah melaksana-

kan pemilihan umum tahun 2004 secara langsung.

Setelah amandemen ketiga UUD 1945, pemilihan

umum diatur tersendiri dalam Bab VII B, pasal 22E.

UUD 1945 hasil amandemen ini menegaskan bah-

wa pemilihan umum diselenggarakan secara lang-

sung untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden, Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD). Juga ditegaskan bahwa pe-

milihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan

mandiri.

Realisasi dari pasal 22E ayat 5 UUD 1945 adalah

dibuatnya UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilih-

an umum. Mengingat kedudukan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) dalam pemilu bersifat mandiri, maka

sebagai penanggung jawab pemilu adalah KPU itu

sendiri.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

RI tahun 2004 telah diselenggarakan secara aman

dan lancar. Demikian pula dengan pemilihan ang-

gota DPD dan DPR. Meskipun baru pertama kali

diselenggarakan, pemilihan umum langsung ini di-

sambut masyarakat dengan antusias. Dengan ke-

terbukaan kepada penyempurnaan, pemilihan

umum secara langsung ke depan diharapkan sema-

kin menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan

sehingga upaya pembangunan bangsa dapat dilak-

sanakan dengan baik. Pemilihan umum, dengan de-

mikian, benar-benar menjadi pesta rakyat.

Pemilihan umum pada tahun 2004 berhasil

memilih Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presi-

den RI menggantikan Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, Yusuf Kalla menggantikan Hamzah

Haz sebagai Wakil Presiden.

f. Pilkada Langsung

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejak tahun

2004 dilakukan secara langsung. Sebelumnya, sistem

yang digunakan adalah sistem demokrasi perwa-

kilan, di mana masyarakat memilih anggota DPRD

yang kemudian memilih kepala daerah tersebut.

Pilkada langsung membuka babak baru sistem de-

mokrasi langsung. Hal ini diharapkan mampu

membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi

segenap masyarakat. Karena dipilih langsung oleh

rakyat setempat, kepala daerah pun akan merasa

lebih berorientasi terhadap kesejah-teraan masya-

rakatnya.

g. Penyelesaian masalah Aceh

Pemerintah Indonesia pasca-Orde Baru beru-

saha menyelesaikan masalah Aceh yang berlarut-

larut. Berbagai usaha dilakukan, antara lain sebagai

berikut.



Aceh terbebas dari status Daerah Operasi Mili-

ter pada 1998, setelah Soeharto turun dari ke-

kuasaan. Meski demikian, kedamaian belum tu-

run di tanah ini. Dendam akibat DOM menyulut

api perlawanan GAM terus menyala.



Presiden

Abdurrahman Wahid

yang memerin-

tah sejak 1999 memulai usaha perdamaian de-

ngan mengajukan tawaran dialog kepada GAM.

Tawaran ini disambut baik dan menghasilkan

penandatanganan nota kesepahaman di Jene-

wa, Mei 2000. Perjanjian yang disebut “Saling

Pengertian bagi Jeda Kemanusiaan untuk Aceh”

Gambar 7.1.7

Para petugas Pemilu di Ngampilan, Y ogyakarta 2004 lalu

mengenakan baju tradisional. Pemilu adalah pesta rakyat

yang diikuti dengan antusias oleh warga.

sumber:

Majalah Tempo, 29 Okt - 4 Nov 2007

Dok.

Penerbit GPM, 2007

Gambar 7.1.8

Satu contoh kampanye calon kepala daerah. Karena pilkada

terjadi secara lngsung, pendekatan terhadap masyarakat

pemilih menjadi sangat penting.

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja Sama Internasional

245

itu memberi ruang bagi penyaluran bantuan

kemanusiaan yang sangat dibutuhkan rakyat

Aceh.



Tepat 19 November 2002,

Henry Dunant Center

(HDC) sebagai mediator perundingan GAM dan

Pemerintah RI mengumumkan disepakatinya

persetujuan penghentian permusuhan pada 9

Desember 2002. Jenewa jadi saksi penandata-

nganan

The Cessation of Hostilities Agreement

(COHA) atau Kesepakatan Penghentian Permu-

suhan pada 9 Desember 2002.

a. Otonomi daerah

Otonomi daerah adalah salah satu tuntutan

dan agenda reformasi. Pemerintahan yang sentral-

istik dan Jakarta Sentris sebagaimana terjadi se-

lama Orde Baru sudah saatnya diakhiri dengan

memberikan hak dan kewenangan kepada setiap

daerah untuk mengatur daerahnya sendiri di da-

lam NKRI. Pemerintah RI sudah mencanangkan

otonomi daerah ini sejak tahun 1999 dengan dikelu-

arkannya UUD No. 22 Tahun 2001 tentang otonomi

daerah. D

alam pelaksanaannya, UU ini dirasakan

belum mencerminkan cita-cita otonomi daerah

yang diinginkan, salah satunya adalah masalah per-

imbangan keuangan pusat-daerah yang menimbul-

kan kesan bahwa pemerintah setengah hati dalam

melaksanakan otonomi daerah.

Pemerintah kemudian merevisi UU tersebut

dan menggantinya dengan UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun

2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat

dan pemerintah daerah. Dengan UU yang baru ini

kemudian ditegaskan bahwa otonomi daerah di-

maksud sebagai hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom un tuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan ma-

syarakat setempat sesuai dengan peraturan per-

undang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004, pasal 1

ayat 5). Di sini, kecuali dalam urusan mata uang

dan hubungan luar negeri, seluruh urusan penga-

turan dan pengelolaan daerah bisa diatur dan d i-

urus sendiri oleh masing-masing kepala daerah

(provinsi dan kabupaten/kota).

b. Konflik etnik

Beberapa konflik etnik terjadi di Kalimantan

Barat, Maluku, dan Poso (Sulawesi Tengah) selama

masa reformasi.



Di Kalimantan Barat terjadi konflik etnis antara

suku Dayak, Melayu, dan warga pendatang

dari suku tertentu. Konflik mulai pecah pada

tanggal 19 Januari 1999. Konflik ini dapat di-

selesaikan ketika pada tanggal 26 April 1999.

Suku-suku yang bertikai duduk bersama dan

membentuk

Forum Komunikasi Masyarakat Kali-

mantan Barat

. Dalam forum itu disepakati bahwa

setiap perselisihan dan konflik yang muncul

harus dipandang sebagai masalah perorangan

dan bukan masalah kelompok etnik.



Di Ambon terjadi konflik etnis berlatar bela-

kang agama. Pemicu konflik di Maluku adalah

bentrokan antara seorang warga Batumerah

(Ambon) dengan seorang sopir angkutan kota.

Kejadian pada 19 Januari 1999 itu memicu kon-

Gambar 7.1.9

Penandatanganan Perjanjian Damai Aceh di Helsinki pada

tanggal 15 Agustus 2005. Perjanjian ini membuka babak

baru bagi perdamaian di Aceh setelah dilanda konflik

berkepanjangan.



Setelah mengalami bencana tsunami tanggal 26

Desember 2004 yang menghancurkan Aceh. Pre-

siden Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan

gencatan senjata demi melancarkan proses per-

baikan kembali Aceh. Sementara itu, pimpinan

GAM di Swedia sehari setelah gelombang tsu-

nami memerintahkan kepada GAM untuk tidak

menyerang TNI. Lebih lanjut, Perdana Menteri

GAM, Malik Mahmud, menyambut tawaran

damai pemerintah RI itu dengan syarat tidak

dalam rangka otonomi khusus, tetapi dalam

rangka jeda kemanusiaan. Swedia tak ketinggal-

an menekan para petinggi GAM untuk meng-

hormati usulan gencatan senjata dan menerima

tawaran berunding. Perundingan antarkedua

belah pihak akhirnya menghasilkan sebuah

Per-

janjian Damai Aceh

yang ditandatangani di Helsin-

ki pada tanggal 15 Agustus 2005.

C. Peristiwa-peristiwa di bidang sosial

kemasyarakatan

Ada beberapa peristiwa penting selama masa

reformasi yang menandai kehidupan masyarakat

di bidang sosial, antara lain otonomi daerah, konflik

komunal atas dasar agama, dan ancaman teroris-

me. Ketiga masalah ini bisa dideskripsikan secara

singkat berikut.

sumber:

Tempo, 2005

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

246

flik massal. Pada tanggal 19 Maret 1999, terjadi

bentrokan hebat yang menghancurkan banyak

masjid, gereja, dan rumah penduduk, serta

menewaskan ratusan orang. Berbagai upaya

yang dilakukan untuk mewujudkan perdamai-

an di Maluku seperti menemukan jalan buntu.

Akhirnya, tanggal 11-12 Februari 2002, diada-

kan Perjanjian Malino di Sulawesi Selatan, di

mana kedua belah pihak yang berkonflik berse-

pakat untuk mengakhiri konflik. Konflik yang

terjadi di Maluku masih diperkeruh dengan pe-

ngibaran bendera RMS oleh pendukung RMS

yang tergabung dalam

Front Kedaulatan Maluku

,

pada tanggal 25 April 2002.



Konflik antaragama Islam dan Kristen juga ter-

jadi di Poso sampai hari ini. Sebenarnya pemicu

konflik adalah sebuah peristiwa sederhana yang

terjadi pada tanggal 26 Desember 1998 di mana

terjadi perkelahian antara

Roy Runtuh Bisa-

lembah

(Kristen) yang sedang mabuk dengan

Ahmad Ridwan

(Islam) di dekat Masjid Darussa-

lam, di kecamatan Soya, Kabupaten Poso. Perkela-

hian ini berkembang menjadi konflik antarwarga

yang berbeda agama. Tanggal 28 Desember 1998,

konflik ini meluas ke seluruh kabupaten. Sejak

bulan Mei 1999 muncul kelompok baru yang ti-

dak dikenal di Poso dan terus memicu konflik.

Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini de-

ngan menyelenggarakan Pertemuan Malino, di

Sulawesi Selatan, pada tanggal 19-20 Desember

2001. Dalam pertemuan tersebut disepakati bah-

wa pihak yang bertikai harus menghentikan

perselisihan dan sepakat melaksanakan butir-

butir kesepakatan yang sudah disetujui bersa-

ma.

Gambar 7.1.11

Para petugas kepolisian sedang melakukan penyelidikan di

lokasi peledakan bom di Jl. Legian, Kuta, Bali. Peristiwanya

terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002.

sumber:

Tempo, 2002

c. Ancaman terorisme

Ancaman dan teror bom juga sering terjadi se-

lama masa reformasi, bahkan sejak tahun 1997.

Ledakan bom umumnya terjadi di tempat-tempat

umum dan pusat keramaian seperti mal, gedung pe-

merintah, hotel, rumah ibadah, dan tempat hiburan.

Ledakan bom telah menimbulkan kerusakan pa-

rah dan memakan korban jiwa orang yang tak ber-

dosa. Dari semua bom yang pernah diledakkan di

Indonesia, yang paling besar kekuatannya dan me-

makan banyak korban adalah bom yang terj adi di

sebuah kafe Jalan Legian, Kuta (Bali) pada tanggal

12 Oktober 2002, menewaskan lebih dari 180 orang

yang umumnya adalah para turis dari Australia.

Dari semua teror dan ledakan bom yang pernah

terjadi di Indonesia, diketahui bahwa peledakan

dipakai oleh kelompok ekstrem tertentu. Terlepas

dari alasan apa pun juga, aksi teror dan peledakan

bom sama sekali tidak dibenarkan karena merusak,

membunuh, dan merugikan orang-orang yang ti-

dak berdosa. Selain itu, tindakan heroik apa pun

yang mengatasnamakan agama tetapi bertujuan

untuk menghancurkan dan membunuh orang lain

hanya akan mencoreng dan mendiskreditkan aga-

ma itu sendiri. Agama apa pun juga pasti menga-

jarkan cinta kasih dan penghormatan yang tulus

kepada diri sendiri, orang lain, dan semesta alam,

karena agama tersebut bersumber dari Tuhan Sang

Maha Cinta.

Gambar 7.1.10

Warga di Poso, Sulawesi Selatan memegang poster anti

kekerasan yang mendukung Perjanjian Malino, Januari

2002. Masyarakat menginginkan perdamaian.

sumber:

Majalah Tempo, 29 Okt - 4 Nov 2007

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja Sama Internasional

247

I. Jawablah “B” jika pernyataan BENAR

dan “S” jika pernyataan SALAH!

1. Dalam Supersemar (Surat Perintah 11 Maret)

tertulis bahwa kursi kepre sidenan dialih-

kan dari Presiden Soekarno kepada Letjen

Soeharto.

2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meng-

gantikan Presiden Abdurrahman Wahid

sebagai presiden RI tahun 2004.

3. Gerakan Aceh Merdeka diselesaikan dengan

Perjanjian Damai Aceh yang ditandatangani

di Helsinki, Swedia 2005 silam.

II.Salin di buku tu gasmu dan lengkap i

dengan jawaban yang tepat!

1. Tindakan awal pengemban Supersemar ada-

lah ... .

2. Pidato Presiden Soekarno di depan Sidang

MPRS (22 Juni 1966) yang dikenal dengan na-

ma

... .

RANGKUMAN

1. Untuk memulihkan situasi dari berbagai ma-

cam gejolak, Presiden Soekarno memberikan

mandat kepada Jenderal Soeharto untuk me-

ngambil tindakan yang dituangkan dalam

Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966.

2. Sebagai tindak lanjut Supersemar , pemerin-

tah di bawah pimpinan Soeharto dan Lem-

baga Tertinggi dan Tinggi Negara, serta

didukung oleh rakyat bersama-sama melak-

sanakan berbagai kebijakan guna memba-

ngun Indonesia berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945.

Pemerintah Orde Baru langsung

membubarkan PKI, melaksanakan Sidang

MPRS tahun 1966, dan mengawasi peralihan

kekuasaan secara konstitusional dari Orde

Lama ke Orde Baru.

3. Untuk menata kembali politik luar negeri be-

bas-aktif, pemerintah Indonesia mengambil

beberapa kebijaksanaan, antara lain kembali

menjadi anggota PBB (28 September 1966)

dan mengakhiri konfrontasi dengan Malay-

sia melalui Persetujuan Bangkok. Indonesia

juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi

internasional.

4. Pelaksanaan pembangunan nasional yang

berencana didasarkan pada T rilogi Pemba-

ngunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

5. Pada masa Orde Baru, Pemerintah menye-

derhanakan partai-partai menjadi tiga saja:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golo-

ngan Karya, dan Partai Demokrasi Ind one-

sia (PDI).

6. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada

bulan Mei 1 998 terjadi karena kris is dalam

berbagai bidang dan kebobrokan praktik

politik pemerintahan Orde Baru. Kolusi, ko-

rupsi, dan nepotisme dipraktikkan oleh para

elite politik.

7. Melalui gerakan reformasi yang dipelopori

para mahasiswa, akhirnya Orde Baru jatuh

dan digantikan dengan pemerintahan refor-

masi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden

Soeharto mengundurkan diri sebagai presi-

den. Ia diganti oleh BJ. Habibie.

8. Reformasi membuka babak baru bagi kehi-

dupan Indonesia. Muncul keb ebasan pers

dan kebebasan berpendapat. Kemudian ju-

ga muncul banyak partai.

9. Terjadi empat kali pergantian kepala negara

pasca lengsernya Soeharto, yaitu B.J. Habi-

bie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soe-

karnoputri, dan Susilo Bambang Yudoyono.

10. Pada masa reformasi, Timor Timur mele-

paskan diri dari Indonesia dan masalah

Aceh diselesaikan dengan ditandatanganinya

Perjanjian Perdamaian Aceh.

UJI KOMPETENSI DASAR

3. Presiden Soekarno mengumumkan penye-

rahan kekuasaannya kepada Jenderal Soe-

harto pada tanggal ... .

4. Jenderal Soeharto secara resmi dilantik seba-

gai pejabat Presiden pada tanggal ... .

5. Pembangunan nasional Indonesia yang dila-

kukan Pemerintah Orde Baru bertujuan un-

tuk ... .

6. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru menyu-

lut kerusuhan besar di Jakarta pada tanggal

... .

7. Presiden Soeharto mengundurkan diri seba-

gai Presiden RI pada tanggal ... .

8. Soeharto digantikan oleh ... .

III.J awablah dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan isi pokok Supersemar yang dite-

rima Jenderal Soeharto dari Presiden Soe-

karno!

2. Sebutkan 6 ketetapan MPRS hasil sidang

MPRS antara tanggal 20 Juni - 5 Juli 1966!

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

248

3. Bagaimana Pemerintah Orde Baru dalam

menata politik luar negeri bebas aktif ?

4. Mengapa Pemerintahan Orde Baru akhirnya

runtuh?

5. Mengapa Presiden Soeharto akhirnya me-

ngundurkan diri?

6. Sebutkan empat tuntutan mahasiswa terha-

dap Pemerintahan Orde Baru!

7. Bagaimana kebebasan berpendapat di muka

umum pada masa reformasi sekarang ini?

Apa yang dibuat pemerintah?

8. Kapan Timor Timur secara resmi melepaskan

diri dari Indonesia?

9. Bagaimana konflik di Aceh dapat diselesai-

kan?

10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan otonomi

daerah!

IV. Unjuk Kerja

1. Buatlah karangan mengenai penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah di daerahmu. Guna-

kanlah berbagai bahan yang dapat menunjang

kelengkapan datamu, misal bahan dari inter-

net, majalah.

Jelaskan:

a. Para kandidat yang mengikuti pemilihan

umum kepala daerah tersebut!

b. Janji-janji yang diutarakan para kandidat

kepada daerah!

c. Keadaan di daerah rumahmu saat pemi-

lihan berlangsung!

d. Perasaan dan pendapatmu mengenai pemi-

lihan umum yang berlangsung tersebut!

2. Selepas pemerintahan Soeharto, pers/media

semakin bebas diterbitkan. Ratusan media

baru pun bermunculan. Cari minimal 10 me-

dia massa (baik televisi, koran, majalah, in-

ternet, dan radio lokal), dan buatlah tugas se-

bagai berikut.

a. Berilah uraian sepanjang satu halaman

mengenai masing-masing media.

b. Penjelasan itu berupa: jenis media massa

tersebut (cetak, elektronik dsb.), fokus li-

putan (khusus politik, ekonomi, kehidup-

an remaja dsb.)

c. Berikan pendapatmu mengenai media

tersebut secara keseluruhan, lalu sebut-

kan artikel/acara yang paling kamu sukai,

dan paling tidak kamu sukai. Uraikan dan

jelas-kan pendapatmu!

d. Berikan gambar/potongan/contoh media

agar uraian lebih menarik.

V. Refleksi

Coba pelajari sekali lagi keadaan sosial dan

politik Indonesia pasca pemberontakan G 30 S/

PKI dan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret

1966. Apa yang akan terjadi jika TNI tidak ber-

hasil mengatasi kekacauan politik dalam negeri?

Sebagai bangsa, apakah kamu trauma dan takut

menghadapi keadaan dan kekacauan seperti

yang terjadi tahun 1965 dan 1966 tersebut? Apa

yang harus kita lakukan sebagai bangsa supaya

keadaan kacau se perti itu tidak terulang atau

terjadi lagi?

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja sama Internasional

249

Suatu bangsa tidak dapat hidup sendirian. Kerja

sama dengan negara-negara tetangga sangat diper-

lukan. Pada

Sub bab 7.2

ini, kita akan mempelajari

bentuk-bentuk kerja sama antarnegara dan peran

Indonesia di dalamnya. Ada 5 bentuk kerja sama

antarnegara yang akan kita pelajari, yaitu Perseri-

katan Bangsa-Bangsa (PBB), Konferensi Asia Afrika

(KAA), Gerakan Nonblok, ASEAN, dan Organisasi

Konferensi Islam.

7.2.1 Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB)

A. Latar belakang

Ketika perang yang mengguncang dunia sejak

tahun 1939 kembali berkecamuk, timbul gagasan

untuk menyelamatkan generasi yang akan datang

dari bencana akibat perang dan gagasan untuk me-

wujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Franklin

Delano Roosevelt

(Presiden Amerika Serikat) sejak

semula telah memiliki ide untuk mewujudkan su-

atu dunia yang damai. Ide itu terkenal dengan na-

ma

the Four Freedoms of F.D. Roosevelt

. Isi

The Four Free-

doms of F.D. Roosevelt

adalah sebagai berikut.

1) Setiap orang/bangsa bebas mengeluarkan pen-

dapat (

freedom of speech

).

2) Setiap orang/bangsa bebas beragama (

freedom

of religion

).

3) Setiap orang/bangsa bebas dari kemiskinan (

free-

dom from wants

).

4) Setiap orang/bangsa bebas dari rasa ketakutan

(

freedom from fear

).

Dengan dipelopori oleh F.D.Roosevelt dan

Wins-

tons Churchill

(PM Inggris), diadakanlah perun-

dingan di atas geladak kapal Augusta di Teluk New

Foundland. Pertemuan yang dilaksanakan tanggal

14 Agustus 1941 itu menghasilkan Piagam Perda-

maian yang lazim disebut

Atlantic Charter

. Piagam

ontingen Garuda

disingkat

KONGA

atau

Pa-

sukan Garuda

adalah pasukan T entara Na-

sional Indonesia yang ditugaskan sebagai

di forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan

PBB yang membicarakan sengketa Indonesia-Belan-

da, para diplomat Arab dengan gigih mendukung

Indonesia.

Pada 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan

untuk menarik mundur pasukan Inggris, Perancis,

dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung

keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengi-

rim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB ke Mesir

yang dinamakan dengan

Kontingen Garuda I

atau

KONGA I

.

Diskusikanlah dalam sebuah kelompok kecil!

1. Apa yang dibahas dalam kutipan di atas?

2. Apa yang dimaksud dengan Kontingen Garuda?

3. Apakah Kontingen Garuda itu bisa disebut seba-

gai salah satu bentuk kerja sama internasional?

Jelaskan!

4. Apa manfaat kerja sama dan hubungan baik de-

ngan negara lain bagi Indonesia?

K

pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai

turut serta mengirim p asukannya sebagai bagian

dari pasukan penjaga perdamaian s ejak 1957.

Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya

pada 17 Agustus 1945, Mesir segera mengadakan si -

dang menteri luar negeri negara-negara Liga Arab.

Pada 18 November 1946, mereka menetapkan resolu-

si tentang pengakuan kemerdekaan RI sebagai nega -

ra merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan tersebut

adalah suatu pengakuan

de jure

menurut hukum in-

ternasional.

Hubungan yang baik tersebut berlanjut dengan

dibukanya Perwakilan RI di Mesir dengan menunjuk

HM Rasyidi sebagi

Charge d’Affairs

atau “Kuasa Usa-

ha”. Perwakilan tersebut merangkap sebagai misi

diplomatik tetap untuk seluruh negara-negara Liga

Arab. Hubungan yang akrab ini memberi arti pada

perjuangan Indonesia sewaktu terjadi perdebatan

Gambar 7.2.1

Lambang Perserikatan Bangsa-Bangsa

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

250

inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya PBB. Isi

At-

lantic Charter

adalah sebagai b

erikut.

1) Menentang semua perluasan wilayah/daerah

tanpa kemauan penduduk yang bersangkutan.

2) Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya

sendiri.

3) Semua negara diperkenankan untuk ikut serta

dalam perdagangan internasional.

4) Membentuk perdamaian bersama, sehingga se-

mua bangsa hidup bebas dari rasa ketakutan

dan kemiskinan.

5) Menolak jalan kekerasan untuk menyelesaikan

pertikaian internasional, kecuali untuk kepen-

tingan umum.

Istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk per-

tama kali dikemukakan oleh

F.D. Roosevelt

dalam

konferensi antarbangsa di W ashington (1 Januari

1942). Ketika itu, 26 negara yang menghadiri konfe-

rensi ini menyetujui

Atlantic Charter

menjadi

Decla-

ration of the United Nations

.

Kemudian, konferensi empat negara besar (Ame-

rika, Rusia, Inggris, dan Cina) di Dunbarton Oaks

pada tanggal 7 Oktober 1944 menghasilkan kesepa-

katan untuk membentuk organisasi bangsa-bangsa

dengan nama

United Nations Organization

yang dising-

kat UNO.

Pada tanggal 4 Februari 1945, diselenggarakan

Konferensi Yalta (di Semenanjung Krim). Konferensi

ini dihadiri oleh F.D. Roosevelt (Presiden Amerika)

Winston Churchill

(Perdana Menteri Inggris),

Yo-

seph Stalin

(Presiden Uni Soviet). Keputusan yang

diambil dalam Konferensi Yalta adalah sebagai be-

rikut.



Soal voting diselesaikan dan dimasukkan dalam

pasal 27 Piagam PBB tentang 5 negara anggota

tetap Dewan Keamanan dengan hak veto.



Jadwal konferensi tentang pembentukan PBB

akan dilaksanakan di San Fransisco pada tang-

gal 25 Mei– 26 Juni 1945.

Pada tanggal 25 Mei – 26 Juni 1945 dilaksanakan

Konferensi San Fransisco

yang dihadiri 50 negara.

Pada tanggal 26 Juni 1945 dinyatakan bahwa kepu-

tusan Konferensi di Dumbarton Oaks menjadi

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

. Setelah 50 negara

penandatangan Piagam San Fransisco meratifikasi

piagam tersebut pada tanggal 24 Oktober 1945, la-

hirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa (

United Nations

Organisation

) secara resmi. Markas besar PBB terletak

di kota New York, Amerika Serikat.

B. Tujuan dan asas PBB

Tujuan didirikannya PBB, antara lain: 1) meme-

lihara perdamaian dan keamanan internasional; 2)

mengembangkan hubungan-hubungan persauda-

raan di antara bangsa-bangsa; 3) menciptakan kerja

sama untuk memecahkan masalah-masalah interna-

sional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan,

kemanusiaan, dan mengembangkan rasa hormat

terhadap hak-hak manusia serta kebebasan asasi;

dan 4) menjadikan PBB sebagai pusat kegiatan yang

harmonis bagi bangsa-bangsa dalam mencapai tu -

juan bersama.

Asas-asas PBB dalam mengambil setiap tin-

dakan didasarkan pada: 1) persamaan kedaulatan

anggota-anggotanya; 2) menyelesaikan pertikaian

internasional dengan jalan damai atau tanpa mem-

bahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan;

3) semua anggotanya harus memenuhi dengan

ikhlas kewajiban-kewajibannya sebagaimana ter-

cantum dalam piagam; 4) PBB tidak mencampuri

persoalan dalam negeri anggotanya; dan 5) Bahasa

resmi PBB adalah bahasa Cina, Inggris, Perancis,

Rusia, Spanyol, dan Arab.

C. Keanggotaan PBB

Keanggotaan PBB dibedakan atas anggota asli

dan anggota tambahan.

Anggota asli

adalah negara-

negara anggota P BB yang ikut s erta menandata-

ngani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di San

Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945. Anggota asli

terdiri dari 50 negara.

Anggota tambahan

adalah ne-

gara-negara anggota yang masuk kemudian berda-

sarkan persyaratan.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk da-

pat diterima menjadi anggota PBB, yaitu: 1) negara

merdeka; 2) negara yang cinta damai; 3) sanggup

dan bersedia memenuhi kewajiban-kewajibannya

sebagai anggota; dan 4) mendapat rekomendasi dari

Dewan Keamanan dan disetujui oleh Sidang Majelis

Umum PBB.

D. Alat kelengkapan PBB

Untuk menjalankan tugas-tugasnya, PBB mem-

punyai enam alat kelengkapan atau badan pelak-

sana. Enam alat kelengkapan itu adalah: majelis

Gambar 7.2.2

Presiden Harry Truman (kiri) menyaksikan penanda-

tanganan Piagam PBB pada tanggal 26 Juni 1945 di San

Fransisco.

sumber:

Encyclopedia Americana 27

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja sama Internasional

251

umum, dewan keamanan, dewan ekonomi dan so-

sial, dewan perwalian, mahkamah internasional,

serta sekretariat.

a. Majelis Umum

(General Assembly)

Majelis Umum adalah badan musyawarah uta-

ma PBB. Majelis Umum merupakan badan tertinggi

dalam organisasi PBB. Setiap negara anggota boleh

mempunyai lima orang wakil di dalam Majelis, te-

tapi hanya mempunyai satu suara. Setiap negara

diberi hak penuh menentukan sendiri cara memilih

wakil-wakilnya. Majelis Umum bersidang sekali da-

lam satu tahun. Dalam Majelis Umum, keputusan

diambil dengan kelebihan atau dukungan dua per-

tiga suara. Hak veto tidak berlaku.

b. Dewan Keamanan

(Security Council)

Dewan Keamanan terdiri dari 15 anggota. Perin-

ciannya adalah 5 anggota tetap (Am erika, Inggris,

Perancis, Rusia, dan Cina) dan 10 anggota tidak te-

tap. Anggota tidak tetap ini dipilih oleh Majelis

Umum untuk masa tugas dua tahun.

c. Dewan Ekonomi dan Sosial

(Economic

and Social Council)

Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri atas 27 nega-

ra anggota berdasarkan pembagian wilayah geo-

grafis. Masa jabatannya tiga tahun dan dipilih oleh

Sidang Umum PBB. Dewan Ekonomi dan Sosial ber-

tanggung jawab terhadap kegiatan ekonomi dan

sosial PBB di bawah kewenangan Majelis Umum.

d. Dewan Perwalian

(Trusteeship Council)

Dewan Perwalian adalah suatu sistem perwali-

an internasional yang telah didirikan oleh anggota

PBB untuk mengatur pemerintahan daerah-daerah

yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB me-

lalui persetujuan-persetujuan perwalian secara

individual. Daerah-daerah yang demikian disebut

daerah-daerah perwalian.

Tugas Dewan Perwalian adalah 1) memelihara

perdamaian dan keamanan internasional; 2) meng-

usahakan kemajuan penduduk daerah perwalian

agar mencapai pemerintahan sendiri atau kemer-

dekaan; 3) memberi dorongan agar menghormati

hak-hak manusia dan pengakuan saling bergan-

tung satu sama lain dari rakyat-rakyat di dunia; 4)

memastikan perlakuan yang sama di daerah per-

walian dalam persoalan ekonomi dan komersial

untuk semua anggota PBB dan kebangsaan mereka.

e. Mahkamah Internasional

(International

Court of Justice)

Mahkamah Internasional berkedudukan di Den

Haag (Belanda). Mahkamah Internasional merupa-

kan badan kehakiman PBB. Mahkamah Internasi-

onal terbuka bagi semua anggota PBB untuk me-

nyerahkan perkara-perkara mereka kepada Mah-

kamah Internasional. Negara-negara yang bukan

anggota PBB juga dapat menyerahkan perkara-

perkara mereka kepada Mahkamah Internasional,

tetapi harus mendapat rekomendasi dari Dewan

Keamanan dan disetujui oleh Majelis Umum.

Mahkamah Internasional terdiri dari 15 orang

hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan

Keamanan. Hakim-hakim dipilih atas dasar ke-

bangsaan, tetapi dua hakim tidak boleh berasal da-

ri negara yang sama. Masa kerja hakim Mahkamah

Internasional adalah 9 tahun.

f. Sekretariat

(Secretary)

Sekretariat adalah badan administrasi PBB

yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal. Sekreta-

ris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas usul

Dewan Keamanan. Masa jabatan seorang Sekreta-

ris Jenderal adalah lima tahun dan dapat dipilih

kembali. Sekretaris Jenderal bertugas: sebagai ke-

pala administratif dari PBB; meminta perhatian De-

wan Keamanan tentang suatu masalah yang me-

nurut pendapatnya mengancam perdamaian dan

keamanan internasional; membuat laporan tahun-

an dan laporan tambahan yang dianggap perlu pa-

da Majelis Umum mengenai pekerjaan PBB.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB sekarang ada-

lah

Ban Ki-moon

. Beliau mulai menjawab sebagai

sekretaris jenderal PBB sejak tanggal 1 Januari 2007.

Masa jabatannya akan berakhir tanggal 31 Desem-

ber 2011. Beliau berasal dari Korea Selatan, meng-

gantikan Kofi Annan dari Ghana yang menjadi sek-

retaris jenderal sejak 1 Januari 1997-31 Desember

2006.

Gambar 7.2.3

Anggota Dewan Keamanan PBB sedang bersidang.

Anggota keamanan PBB terdiri dari 15 anggota: 5 anggota

tetap dan 10 anggota tidak tetap

Sumber:

Encyclopedia of Knowledge 19

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

252

E. Peran Indonesia di PBB

Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia masuk

menjadi anggota PBB, keluar dari PBB, dan kembali

menjadi anggota PBB.

a. Indonesia menjadi anggota PBB

Pada Sidang Majelis Umum PBB (tanggal 28 Sep-

tember 1950), Indonesia diterima secara aklamasi

sebagai anggota PBB dan menduduki urutan ke-60.

Banyak keuntungan diperoleh Indonesia dengan

menjadi anggota PBB, antara lain masalah penyele-

saian Irian Barat, bantuan dalam menghadapi agresi

Belanda, dan bantuan lain, melalui badan-badan

PBB.

Sebagai anggota PBB, Indonesia juga terlibat da-

lam berbagai kegiatan yang diadakan PBB dalam

rangka menciptakan perdamaian dunia. Indonesia

terlibat dalam pengiriman pasukan perdamaian Ga-

ruda I ke Timur Tengah. Pada tanggal 8 November

1956, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk

turut menyumbangkan pasukan dalam UNEF

(Uni-

ted Nations Emergency Forces)

. Kontingan Indonesia un-

tuk UNEF yang diberi nama Pasukan Garuda dibe-

rangkatkan ke Timur Tengah pada Januari 1957.

Tindakan tersebut membawa konsekuensi yang

tidak ringan bagi Indonesia. Akibat tindakan keluar

dari PBB, antara lain: Indonesia semakin jauh dari

percaturan politik internasional dan bantuan-ban-

tuan PBB melalui badan-badan PBB yang sangat

diperlukan Indonesia pada saat itu dibekukan.

c. Indonesia masuk lagi menjadi anggota

PBB

Sejak tahun 1967, politik luar negeri bebas aktif

telah diterapkan secara konkret, dalam menang-

gapi masalah-masalah int

ernasional. Po

litik luar

negeri dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan

Pancasila dan UUD 1945. Setelah meninggalkan PBB

sejak 1 Januari 1965, Indonesia kembali aktif di PBB

pada tanggal 28 September 1966. Keaktifan Indone-

sia dalam PBB secara nyata tampak dengan terpilih-

nya Menteri Luar Negeri Indonesia,

Adam Malik

,

menjadi Ketua Majelis Umum PBB untuk masa si -

dang tahun 1974.

7.2.2 Konferensi Asia Afrika

A. Latar belakang

Sejarah mencatat bahwa bangsa-bang sa Asia

dan Afrika memiliki beberapa persamaan. Persa-

maan-persamaan yang dimiliki bangsa Asia dan

Afrika pada waktu itu

adalah sebag

ai berikut.



Memiliki letak geografis yang berbatasan dan

sifat geografis yang sama.



Memiliki hubungan keagamaan dan keturunan.



Memiliki persamaan nasib, yaitu pernah dija-

jah bangsa Eropa.



Memiliki persamaan dalam menghadapi dan

mengatasi masalah dalam negerinya setelah me-

merdekakan diri, seperti masalah pembangunan

ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.

Persamaan nasib tersebut mendorong lahirnya ke-

mauan untuk bersatu guna memperjuangkan nasib

bangsanya.

Setelah Perang Dunia II selesai, usaha PBB untuk

menegakkan perdamaian dunia belum berhasil se-

cara memuaskan. Sementara itu, rakyat di wilayah

Asia - Afrika terus bergolak. Mereka berusaha mem-

bebaskan diri dari belenggu penjajahan dan men -

capai kemerdekaannya. Indonesia pun mengalami

revolusi fisik dari tahun 1945 - 1950. Berkat perju -

angan yang gigih dan pantang mundur , akhirnya

negara-negara merdeka mulai bermunculan di ka-

wasan Asia dan Afrika.

Sesuai dengan Piagam Atlanta (1941) dan Pia-

gam San Fransisco (1945), yang sangat menjunjung

tinggi hak asasi manusia, perjuangan kemerdekaan

bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika merupakan

hal yang wajar.

b. Indonesia keluar dari PBB

Pada tanggal 31 Desember 1964, Presiden Soe-

karno menyatakan ketidakpuasannya terhadap ke-

beradaan PBB dan sekaligus memberikan ancaman

untuk keluar dari PBB. Indonesia memprotes masuk-

nya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan

Keamanan PBB. Saat itu Indonesia sedang bermu-

suhan dengan Malaysia.

Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diterima

sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Keputusan PBB ini membuat Indonesia menyata-

kan diri keluar dari PBB. Pernyataan resmi pihak

Indonesia keluar dari PBB disampaikan melalui Su-

rat Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio. Di dalam

surat tersebut ditegaskan bahwa Indonesia keluar

dari PBB secara resmi pada tanggal 1 Januari 1965.

Gambar 7.2.4

Anggota kontingen pasukan perdamaian

Garuda I dari Indonesia di Istana Merdeka setelah upacara

pelepasan pada tanggal 31 Desember 1956.

Sumber:

30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja sama Internasional

253

Untuk mengimbangi dua blok raksasa (Blok Ti-

mur dan Blok Barat), yang selalu berusaha mempe-

ngaruhi dunia, Indonesia sebagai salah satu negara

yang merdeka setelah Perang Dunia II mencetuskan

suatu gagasan yang sesuai dengan cita-cita PBB,

yaitu mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

B. Cikal bakal Konferensi Asia Afrika

Gagasan untuk menyelenggarakan Konferensi

Asia - Afrika dikemukakan oleh

Mr. Ali Sastroa-

mijoyo

. Pada waktu itu, Ali Sastroamijoyo menjadi

Perdana Menteri Indonesia. Gagasan itu disetujui

India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma. Untuk mem-

persiapkan Konferensi Asia Afrika, dilaksanakan

konferensi pendahuluan. Konferensi pendahuluan

itu dilaksanakan di Colombo (Konferensi Colombo)

dan di Bogor (Konferensi Bogor).

a. Konferensi Colombo

Konferensi Colombo dilaksanakan pada tanggal

28 April - 2 Mei 1954. Konferensi ini bertujuan mem-

bahas masalah Indo Cina sebelum masalah tersebut

diselesaikan dalam konferensi di Jenewa. Dalam

Konferensi Colombo, Ali Sastroamidjojo mengaju -

kan usul diadakannya Konferensi Asia Afrika.

Konferensi Colombo disebut juga Konferensi

Panca Negara. Masing-masing negara peserta kon-

ferensi mengirimkan wakilnya: Sri Lanka diwakili

oleh

Sir John Kotelawala;

Indonesia diwakili oleh

Ali Sastroamidjojo;

India diwakili oleh

Pandit J.

Nehru;

Pakistan diwakili

Mohammad Ali Jinah;

Burma (Myanmar) diwakili oleh

PM U Nu

.

Dalam konferensi tersebut, dihasilkan keputus-

an-keputusan berikut.



Indo-Cina harus dimerdekakan dari imperialis-

me Perancis.



Kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko.



Menyetujui dan mengusahakan adanya Konfe-

rensi Asia Afrika dan memilih Indonesia seba-

gai penyelenggara.

Tujuan pertemuan di Colombo tersebut adalah

membicarakan masalah meningkatnya agresi ko-

munis serta soal persenjataan nuklir yang mengan-

cam negara-negara muda (negara ketiga atau negara

berkembang).

Gagasan Indonesia untuk mengadakan konfe-

rensi Asia Afrika tidak dapat dilepaskan dari tuju-

an diplomasinya untuk mendapatkan dukungan

bagi perjuangan Irian Barat. Oleh sebab itu, pada

akhir tahun 1954 diselenggarakan Konferensi Pan-

ca Negara di Bogor untuk mengawali Konferensi

Asia Afrika.

b. Konferensi Bogor

Konferensi Bogor dilaksanakan pada tanggal

28 - 31 Desember 1954. Konferensi di Bogor ini dise-

but juga Konferensi Panca Negara karena diikuti

lima negara.

Konferensi Bogor diadakan untuk merencana-

kan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi

Bogor berhasil menyusun keputusan-keputusan

berikut ini:



Konferensi Asia Afrika akan dilaksanakan di

Bandung pada tanggal 18 - 24 April 1955.



Menetapkan negara-negara yang diundang se-

bagai peserta Konferensi Asia Afrika.



Menetapkan kelima negara peserta Konferensi

Bogor sebagai negara-negara sponsor.



Menentukan rencana agenda konferensi dan

merumuskan pokok-pokok tujuan Konferensi

Asia Afrika.

C. Pelaksanaan Konferensi

Asia Afrika

a. Negara peserta

Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung

pada tanggal 18 - 24 April 1955. Konferensi dihadiri

29 negara dari kawasan Asia Afrika yang terdiri

dari 5 negara pengundang dan 24 negara yang di-

undang.

Yang bertindak sebagai negara pengundang

ada 5 negara, yaitu: Indonesia, India, Srilanka, Pa-

kistan, dan Burma (sekarang Myanmar). Sementara

itu negara-negara yang diundang adalah: Filipina,

Nepal, Thailand, Libanon, Vietnam Selatan, RRC,

Vietnam Utara, Afghanistan, Laos, Iran, Turki, Irak,

Jepang, Syria, Yordania, Saudi Arabia, Kamboja,

Yunani, Mesir, Lybia, Sudan, Liberia, Ethiopia, Gha-

na.

Gambar 7.2.5

Suasana sidang dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung

pada tanggal 18 - 24 April 1955. Konferensi Asia Afrika di

Bandung menghasilkan Dasasila Bandung.

sumber:

30 Tahun Indonesia Merdeka 2

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

254

b. Agenda Konferensi Asia Afrika

Agenda pokok yang dibicarakan dalam Konfe-

rensi Asia Afrika I di Bandung adalah sebagai beri-

kut.



Memajukan kerja sama antarbangsa di Asia

Afrika demi kepentingan bersama.



Meninjau masalah-masalah sosial, ekonomi,

dan budaya.



Memecahkan masalah kedaulatan nasional, ra-

sialisme, dan kolonialisme.



Memperkuat kedudukan dan peranan negara

di Asia dan di Afrika dalam usaha perdamaian

dunia.

c. Hasil-hasil Konferensi Asia Afrika

Konferensi Asia Afrika I yang dilaksanakan dari

tanggal 18 -24 April 1955 menghasilkan beberapa

keputusan penting. Keputusan-keputusan yang di-

hasilkan antara lain sebagai berikut.



Memajukan kerja sama antarbangsa di kawas-

an Asia Afrika dalam bidang sosial, ekonomi,

dan budaya.



Menuntut kemerdekaan atas Aljazair, Tunisia,

dan Maroko.



Menuntut pengembalian Irian Barat kepada In-

donesia dan Aden kepada Yaman.



Menentang diskriminasi dan kolonialisme.



Ikut aktif dalam mengusahakan dan memeli-

hara perdamaian dunia.

Selain keputusan-keputusan di atas, Konferensi

Asia Afrika I juga berhasil mencetuskan 10 prinsip

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepu-

luh prinsip ini dikenal dengan nama

Bandung Decla-

ration

atau Dasasila Bandung.

Bandung Declaration

ini dicantumkan dalam

Declaration on The Promotion

of World Peace and Cooperation

. Berikut ini isi Dasasila

Bandung.



Menghormati hak-hak dasar manusia dan tu-

juan-tujuan serta asas-asas yang termuat da-

lam piagam PBB.



Menghormati kedaulatan dan integritas terito-

rial semua bangsa.



Mengakui persamaan semua suku bangsa dan

persamaan semua bangsa besar maupun kecil.



Tidak melakukan intervensi atau campur ta-

ngan terhadap soal-soal dalam negeri negara

lain.



Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk

mempertahankan diri secara sendirian atau se-

cara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB.



Tidak mempergunakan peraturan-peraturan

dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi

kepentingan khusus dari salah satu negara be-

sar dan tidak melakukan tekanan terhadap ne-

gara lain.



Tidak melakukan tindakan-tindakan atau an-

caman-ancaman agresi terhadap keutuhan wi-

layah dan kemerdekaan negara lain.



Menyelesaikan segala perselisihan internasio-

nal dengan jalan damai, sesuai dengan piagam

PBB.



Mengajukan kerja sama untuk kepentingan

bangsa.



Menghormati hukum dan kewajiban-kewajib-

an internasional.

D. Pengaruh Konferensi Asia Afrika

Konferensi Asia Afrika I di Bandung mempu-

nyai pengaruh yang besar bagi dunia. Akibat Kon-

ferensi Asia Afrika I bagi dunia antara lain:



berkurangnya ketegangan dunia,



Australia dan Amerika Serikat mulai berusaha

menghapuskan ras diskriminasi di negaranya,



Belanda mulai kebingungan untuk menghadapi

blok Afro-Asia di PBB.

Konferensi Asia Afrika mempunyai arti penting

bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika khu-

susnya dan dunia pada umumnya. Arti penting

Konferensi Asia Afrika antara lain sebagai berikut.



Konferensi Asia Afrika merupakan bukti adanya

rasa kebersamaan dan kebangunan bangsa-

bangsa Asia Afrika untuk menggalang persa-

tuan.



Konferensi Asia Afrika merupakan pendorong

bagi perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa

Asia Afrika pada khususnya dan dunia pada

umumnya.



Konferensi Asia Afrika merupakan kelahiran

kelompok netral, yaitu kerja sama Asia Afrika

yang menjadi kelompok penengah di antara dua

blok (blok Amerika dan blok Soviet) yang selalu

bersaing.



Konferensi Asia Afrika membuka harapan baru

bagi bangsa-bangsa yang belum merdeka dan

Gambar 7.2.6

Para anggota delegasi dari berbagai negara Asia dan

Afrika sedang menyaksikan atraksi kesenian di Bandung.

Tampak Gamal Abdul Nazer (Presiden Mesir) di sebelah

kiri.

Sumber:

30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja sama Internasional

255

yang sudah merdeka. M ereka merasa bahw a

di belakang mereka ada kekuatan yang akan

membela dan membantu mereka saat mereka

mendapatkan ancaman dari pihak lain.

E. Kelanjutan Konferensi Asia Afrika

Pada 19-24 April 2005 silam, negara-negara

yang bergabung dalam KAA kembali bertemu di

Bandung, Indonesia. Hal ini dilakukan oleh 100

negara peserta untuk menegaskan ula ng bahwa

semangat yang digalang tahun 1955 lalu masih

solid dan berlaku.

kemitraan sejajar, visi dan pemilikan bersama,

dan juga tekad bersama yang kuat untuk me-

nangani tantangan-tantangan bersama;

(6) Memajukan kemitraan berkelanjutan melalui

melengkapi atau membangun inisiatif regional/

subregional yang sudah ada di Asia dan Afrika;

(7) Memajukan masyarakat yang adil, demokratik,

terbuka, bertanggung jawab, dan harmonis;

(8) Memajukan dan melindungi hak-hak asasi ma-

nusia dan kebebasan-kebebasan dasar, terma-

suk hak untuk membangun;

(9) Memajukan upaya-upaya kolektif dan terpadu

dalam forum-forum multilateral.

7.2.3 Gerakan Nonblok

Indonesia juga terlibat dalam kerja sama nega-

ra-negara yang tergabung dalam Gerakan Nonblok.

Kita akan mempelajari latar belakang munculnya

Gerakan Nonblok, sejarah Gerakan Nonblok, dan

penyelenggaraan konferensi Gerakan Nonblok.

A. Latar belakang

Pasca-Perang Dunia II, negara-negara di dunia

terpecah menjadi dua blok yang saling bertentang-

an dan saling mencurigai. Kedua blok tersebut, yai-

tu Blok Barat (Liberalisme-Demokratis) dan Blok

Timur (Sosialis-Komunis). Negara yang termasuk

Blok Barat antara lain Amerika Serikat, Inggris, Pe-

rancis, Belanda, Belgia, Luxemburg, Norwegia, Ka-

nada. Sedangkan, negara yang termasuk Blok Timur

antara lain Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan

Jerman Timur.

Untuk mempertahankan kedudukan masing-

masing blok tersebut, mereka membentuk pakta

pertahanan masing-masing, yaitu:



Blok Barat membentuk NA TO (

North Atlantic

Treaty Organization

),



Blok Timur membentuk Pakta Warsawa.

Konferensi ini menghasilkan Nawa Sila Ban-

dung, yakni sembilan prinsip yang terangkum

dalam

New Asian-African Strategic Partnership

(NAASP)

. Negara-negara tersebut juga menge-

valuasi hasil yang telah dicapai bersama semenjak

Konferensi Asia Afrika I di Bandung 50 tahun sebe-

lumnya.

Hasil yang berhasil dicapai antara lain di bi-

dang politik adalah penghapusan rasisme dan

kolonialisme. Sementara hasil ekonomi dan pem-

bangunan dinilai belum optimal.

Kesembilan (Nawa) Sila yang berhasil dise-

pakati dalam Pernyataan Bersama Menteri adalah

sebagai berikut.

(1) Pengakuan terhadap Dasa Sila Bandung yang

dihasilkan dari KAA 1955;

(2) Pengakuan atas keanekaragaman antara dan

di dalam wilayah, termasuk sistem ekonomi

dan sosial, dan tingkatan pembangunan;

(3) Komitmen pada dialog terbuka, berlandaskan

saling menghormati dan keuntungan bersama;

(4) Memajukan kerja sama non-eksklusif dengan

melibatkan seluruh

stakeholders

(pihak ber-

kepentingan);

(5) Pencapaian kerja sama praktis dan berkelan-

jutan berlandaskan keuntungan komparatif,

Gambar 7.2.7

Para pemimpin negara KAA berjalan di Jalan Asia Afrika,

Bandung menuju ke Gedung Asia Afrika untuk mengikuti

konferensi.

sumber:

www. deplujunior.org.id

Gambar 7.2.8

Presiden Soeharto memimpin sidang dalam Konferensi

Gerakan Nonblok X di Jakarta pada tanggal 1 - 6 Septem-

ber 1992.

sumber:

Tempo

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

256

Perbedaan mendasar dari kedua blok tersebut

adalah perbedaan ideologis. Blok-blok tersebut

mencari sekutunya di Asia, Afrika, dan Amerika

yang merdeka setelah Perang Dunia II. Kenyataan-

nya, tidak semua negara di dunia menggabungkan

diri ke Blok Barat atau Blok Timur. Negara-negara

yang netral (yang tidak memihak/

non aligned

) kemu-

dian membentuk gerakan negara-negara Nonblok.

Untuk mempersatukan diri menghadapi intervensi

dan pengaruh, baik dari Blok Barat maupun Blok

Timur, negara-negara Nonblok ini menyatakan diri

dan berjuang menciptakan perdamaian dengan

prinsip saling menghormati.

Gerakan Nonblok (GNB) mulai dirintis sejak

KAA di Bandung tahun 1955. Konferensi Asia Af-

rika menghasilkan Dasasila Bandung. Konferensi

ini dipelopori oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India,

Pakistan, Burma (sekarang Myanmar), dan Sri

Lanka. Deklarasi Dasasila Bandung inilah yang ak-

hirnya menjadi salah satu prinsip GNB.

B. Sejarah Gerakan Nonblok

Gerakan Nonblok terbentuk bukan karena ke-

samaan sistem ekonomi, sosial, atau ideologi, me-

lainkan karena kesamaan sikap dan cita-cita. Sikap

yang dimaksud adalah tidak mau terikat atau me-

mihak salah satu blok, baik oleh Blok Barat maupun

Blok Timur.

Untuk menunjukkan ketidakterikatan mereka,

maka dibentuk GNB yang disponsori oleh 4 negara,

yaitu: Indonesia (Soekarno), India (Jawaharlal Neh-

ru), Mesir (Gamal Abdul Nasser), dan Yugoslavia

(Josip Broz Tito)

Dipandang dari sudut ideologi, keempat negara

tersebut berbeda satu dengan yang lain. Indonesia

menganut ideologi Pancasila; India menganut De-

mokrasi Liberal, Mesir menganut ideologi Islam;

dan Yugoslavia menganut ideologi Sosialis.

Apa tujuan dibentuknya GNB? GNB mempu-

nyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut.



Mendukung perjuangan dekoloni sasi dan me-

megang teguh perjuangan melawan imperial-

isme, kolonialisme, neokolonialisme dan rasial-

isme.



Menjadi wadah perjuangan negara-negara se-

dang berkembang.



Mengurangi ketegangan antara Blok Barat dan

Blok Timur.



Menyelesaikan persengketaan dengan jalan di-

plomasi (jalan damai).

Dalam Gerakan Nonblok ini, Indonesia ikut ba-

nyak berperan. Indonesia ikut mempersiapkan dan

merintis berdirinya Gerakan Nonblok. Indonesia

ikut juga aktif dalam persiapan penyelenggaraan

KTT I Gerakan Nonblok di Yugoslavia pada tahun

1961. Walaupun perang dingin antara Blok Timur

dan Blok Barat sudah berakhir, organisasi Gerakan

Nonblok tetap secara rutin melakukan pertemuan.

C. Penyelenggaraan KTT Gerakan

Nonblok

Negara-negara yang tergabung dalam Gerakan

Nonblok (dalam rangka mempererat kerja sama di

berbagai bidang) mengadakan Konferensi Tingkat

Tinggi (KTT) secara berkala.Sejak didirikan pada

tahun 1961, Gerakan Nonblok sudah mengadakan

pertemuan atau Konferensi Tingkat Tinggi selama

14 kali. Berikut ini data penyelenggaraan KTT Ge-

rakan Nonblok.



KTT I Gerakan Nonblok berlangsung di Beograd,

Yugoslavia pada tanggal 1 - 6 September 1961.



KTT II Gerakan Nonblok berlangsung di Kairo,

Mesir, pada tanggal 5 -10 Oktober 1964.



KTT III Gerakan Nonblok berlangsung di Lusa-

ka, Zambia pada tanggal 8 - 10 September 1970.



KTT IV Gerakan Nonblok berlangsung di Aljir,

Aljazair pada tanggal 5 - 9 September 1973.



KTT V Gerakan Nonblok berlangsung di Colom-

bo, Sri Lanka pada tanggal 11 - 14 Agustus 1976.



KTT VI Gerakan Nonblok berlangsung di Ha-

vana, Kuba pada tanggal 7 - 9 September 1979.



KTT VII Gerakan Nonblok berlangsung di New

Delhi, India, pada tanggal 7-11 Maret 1983.



KTT VIII Gerakan Nonblok berlangsung di Ha-

rare, Zimbabwe, pada tanggal 1 - 6 September

1986.



KTT IX Gerakan Nonblok berlangsung di Beo-

grad, Yugoslavia, pada tanggal 4 - 8 September

1989.



KTT X Gerakan Nonblok berlangsung di Jakar-

ta, Indonesia, pada tanggal 1 - 6 September 1992.



KTT XI Gerakan Nonblok berlangsung di Kar-

tagena, Kolombia, pada tanggal 16 - 22 Oktober

1995.



KTT XII Gerakan Nonblok berlangsung di Dur-

ban, Afrika Selatan pada tanggal 2 - 3 Septem-

ber 1998.



KTT XIII Gerakan Nonblok berlangsung di Kua-

la Lumpur, Malaysia pada tanggal 20 - 25 Febru-

ari 2003.



KTT XIV Gerakan Nonblok berlangsung di Ha-

vana, Kuba pada tanggal 11 -16 September 2006.

7.2.4 Kerja sama ASEAN

ASEAN merupakan sebuah organisasi kerja sa-

ma negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerja

sama bangsa-bangsa Asia Tenggara dilakukan di bi-

dang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pada bagian

ini, kita akan mempelajari latar belakang pemben -

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja sama Internasional

257

tukan ASEAN, asas dan tujuan ASEAN, struktur

organisasi ASEAN, sekretariat ASEAN, Peran Indo-

nesia dalam ASEAN, dan penyelenggaraan kongres

ASEAN.

mengecam gagasan pembentukan Federasi Malay-

sia. Indonesia menganggap Federasi Malaysia seba-

gai hasil neokolonialisme dan imperialisme. Neoko-

lonialisme adalah bentuk penjajahan gaya baru dari

Inggris dan Amerika Serikat. Di sisi lain pada saat

itu Filipina secara mendadak mengklaim daerah Sa-

bah dan Serawak sebagai daerah Kerajaan Sulu di

Filipina Selatan. Kalimantan U tara di bawah pim-

pinan Azhari

menolak bergabung dengan Perseku-

tuan Tanah Melayu.

Untuk menggagalkan pembentukan negara Fe-

deral Malaysia, Indonesia melancarkan Program

Dwikora. Inti dari program Dwikora adalah seruan

untuk mengganyang Malaysia melalui kekerasan

senjata. Untuk menyelesaikan masalah Federasi

Malaysia, pada tanggal 5 Agustus 1963 diselengga-

rakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Maphilindo

di Manila (Filipina). Dalam konferensi itu dicapai

persetujuan sebagai berikut.



Pembentukan Musyawarah Maphilindo.



Meminta Sekjen PBB, U Thant untuk meneliti

dan memastikan kehendak rakyat di Serawak,

Brunei, dan Kalimantan Utara (Sabah) sesuai

dengan resolusi Sidang Umum PBB.

Sementara itu, pengaruh dan kekuasaan komu-

nis di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Vietnam,

Kamboja, dan Laos semakin menguat. Di Indone-

sia terjadi pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun

1965 untuk menggulingkan pemerintahan yang sah

dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi

komunis. Pemberontakan G 30 S/PKI berhasil di-

tumpas oleh ABRI bersama rakyat Indonesia.

Dalam usaha melaksanakan hubungan kerja sa-

ma negara yang berada di wilay ah Asia Tenggara

yang bersifat nonmiliter, pada tanggal 5 - 8 Agustus

1967, diselenggarakan pertemuan lima menteri luar

negeri negara-negara Asia Tenggara di Bangkok,

Thailand. Kelima menteri luar negeri itu berasal dari

Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia dan Thai-

land. Pertemuan tersebut menghasilkan Deklarasi

Bangkok.

Gambar 7.2.10

Penandatanganan Piagam Deklarasi

Bangkok oleh lima Menteri Luar Negeri ASEAN, yakni:

Adam Malik (Indonesia), Thanat Khoman (Thailand),

Narsisco Ramos (Filipina), Raja Ratnam (Singapura), Tun

Abdul Razak (Malaysia) pada tanggal 8 Agustus 1967

menandai berdirinya ASEAN secara resmi.

Gambar 7.2.9

Lambang Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia T enggara

(ASEAN)

A. Latar belakang pembentukan

ASEAN

Terbentuknya ASEAN dilatarbelakangi oleh

gencarnya persaingan antara Blok Barat dan Blok

Timur untuk mempengaruhi pola politik di tingkat

global maupun regional. Penyelenggaraan Konfe-

rensi Asia Afrika di Bandung dan pembentukan

Gerakan Nonblok di Beograd pada tahun 1961 oleh

negara-negara berkembang merupakan reaksi atas

perang dingin antara Blok Barat (sekutu Amerika

Serikat dan Blok Timur (sekutu Uni Soviet). Ternya-

ta kerja sama yang bersifat global tersebut tidak

mampu membendung pengaruh dari kedua keku-

atan dunia yang tetap ingin menguasai negara-

negara berkembang.

Krisis regional yang menuju permusuhan nega-

ra-negara di kawasan Asia Tenggara seperti antara

Indonesia dengan Malaysia dan Filipina sekitar ta-

hun 1960-an tidak terlepas dari pengaruh kekuatan

politik antara Blok Barat da n Blok Timur. Untuk

mengatasi konflik di Asia Tenggara, pada tahun 1961,

Macapagal

(Presiden Filipina) mengajukan gagasan

dibentuknya forum Maphilindo. Forum ini adalah

forum kerja sama antara Malaysia, Filipina, dan In-

donesia dalam bidang politik, ekonomi, dan kebu -

dayaan.

Gagasan tersebut ditentang oleh negara-negara

Blok Timur karena dapat menghalangi pengaruh ko-

munisme di Asia Tenggara. Kedudukan Maphilindo

menjadi lemah setelah adanya gagasan pembentuk-

an Federasi Malaysia oleh Inggris pada tahun 1963.

Anggota Federasi Malaysia terdiri dari persekutuan

Tanah Melayu (Malaya), Singapura, Brunei, Sera-

wak, dan Sabah.

Indonesia dan Filipina menentang gagasan Fede-

rasi Malaysia tersebut. Partai Komunis Indonesia

Sumber:

ENI, 1992.

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

258

Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh lima

Menteri Luar Negeri ASEAN, yakni:

Adam Malik

(Indonesia),

Thanat Khoman

(Thailand),

Narsisco

Ramos

(Filipina),

Raja Ratnam

(Singapura),

Tun Ab-

dul Razak

(Malaysia).

Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok

tersebut, berdirilah Perhimpunan Bangsa-bangsa

Asia Tenggara (Perbara) atau ASEAN. ASEAN sing-

katan dari

Association of South East Asian Nations.

ASEAN menganut sistem keanggotaan terbuka.

Artinya ASEAN memberi kesempatan kepada ne-

gara-negara Asia Tenggara yang belum menjadi

anggota pada saat Deklarasi Bangkok ditandata-

ngani untuk menjadi anggota. Pada saat Deklarasi

Bangkok ditandatangani, negara-negara di kawas-

an Asia Tenggara yang belum menjadi anggota

ASEAN adalah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos,

Kamboja (Kampuchea), dan Myanmar.

Satu per satu negara-negara tersebut kemudian

bergabung dengan ASEAN. Brunei Darussalam se-

cara resmi bergabung dengan ASEAN dan menjadi

anggota ke-6 pada tanggal 7 Januari 1984. Pada tang-

gal 28 Juli 1995 Vietnam masuk dan menjadi anggota

ASEAN ketujuh. Kemudian disusul oleh Myanmar

dan Laos pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja berga-

bung dengan ASEAN pada tanggal 30 April 1999.

B. Asas dan tujuan ASEAN

Suatu organisasi atau lembaga tentu mempu-

nyai asas dan tujuan. Apa asas dan tujuan ASEAN?

a. Asas ASEAN

ASEAN merupakan organisasi regional Asia

Tenggara yang bekerja sama dalam bidang ekono-

mi, politik dan kebudayaan. Kerja sama ASEAN

didasarkan pada asas:



saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan,

persamaan dari semua anggota;



mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas

dari campur tangan pihak luar;



tidak mencampuri urusan dalam negeri ma-

sing-masing anggota; dan



menyelesaikan perselisihan secara damai.

b. Tujuan pembentukan ASEAN

ASEAN memiliki tujuan sebagaimana tercan-

tum dalam Deklarasi Bangkok. Tujuan-tujuan ter-

sebut adalah sebagai berikut.



Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemaju-

an sosial, dan perkembangan kebudayaan di

Asia Tenggara.



Memajukan stabilitas (kemantapan) dan perda-

maian regional Asia Tenggara.



Memajukan kerja sama aktif dan bantuan bersa-

ma di antara negara-negara anggota di bidang

ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahu-

an, dan administrasi.



Menyediakan bantuan satu sama lain dalam

bentuk fasilitas latihan dan penelitian.



Kerja sama yang lebih besar di bidang pertani-

an, industri, perdagangan, pengangkutan dan

komunikasi serta peningkatan standar kehi-

dupan rakyatnya.



Memajukan studi-studi masalah Asia Tengga-

ra.



Memelihara dan meningkatkan kerja sama yang

bermanfaat dengan organisasi-organisasi re-

gional dan internasional yang ada.

C. Organisasi ASEAN

ASEAN mempunyai alat perlengkapan atau or-

ganisasi sebagai berikut:

summit meeting

,

annual mi-

nisterial meeting

, sidang menteri-menteri ekonomi,

sidang menteri nonekonomi,

standing committee

atau

panitia tetap.



Summit Meeting. Summit Meeting

merupakan sidang

para kepala negara atau ke pala pemerintahan.

Sidang ini merupakan kekuasaan tertinggi di

dalam ASEAN. Pertemuan para kepala negara

atau pemerintahan diadakan apabila dianggap

perlu untuk memberikan pengarahan-pengarah-

an pada ASEAN.



Annual Ministerial Meeting. Annual Ministerial Meet-

ing

merupakan sidang tahunan Menteri Luar

Negeri ASEAN. Sidang ini bertanggung jawab

dalam merumuskan garis kebijaksanaan dan

koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN sesuai de-

ngan Deklarasi Bangkok. Sidang tahunan Menlu

ASEAN akan memeriksa implikasi-implikasi

politik atas keputusan-keputusan ASEAN me-

ngingat dalam semua kegiatan ASEAN selalu

terdapat implikasi politik dan diplomatik.



Sidang Menteri-Menteri Ekonomi

. Sidang Para Men-

teri ekonomi ASEAN diselenggarakan 2 kali da-

lam 1 tahun. Sidang ini bertugas merumuskan

kebijaksanaan-kebijaksanaan dan koordinasi

yang khusus menyangkut masalah-masalah

kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Selain

itu, sidang ini juga akan menilai hasil-hasil yang

telah dicapai oleh komite-komite yang ada di

bawahnya.



Sidang Menteri Nonekonomi

. Sidang Para Menteri

Nonekonomi merumuskan kebijakan-kebijakan

mengenai bidang mereka masing-masing. Misal-

nya pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan,

perburuhan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.



Standing Committee

atau panitia tetap. Panitia ini

bertugas membuat keputusan-keputusan dan

menjalankan tugas-tugas perhimpunan di anta-

ra dua sidang tahunan Para Menteri Luar Negeri

ASEAN.

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja sama Internasional

259

D. Komite-komite ASEAN

Komite-komite ASEAN dikelompokkan menjadi

dua bidang, yaitu bidang ekonomi dan bidang non-

ekonomi. Ada lima komite yang berkedudukan tetap

di negara-negara ASEAN penandatangan Deklarasi

Bangkok. Komite-komite ini berada di bawah koor-

dinasi para menteri ekonomi. Kelima komite tersebut

adalah sebagai berikut.



Komite Perdagangan dan Pariwisata (

Committee

on Trade and Tourism

atau COTT). Komite ini berke-

dudukan di Singapura.



Komite Industri Pertambangan dan Energi (

Com-

mittee on Industry Mineral and Energy

atau COIME)

yang berkedudukan di Filipina.



Komite Keuangan dan Perbankan (

Committee in

Finance and Bank

atau COFAB) yang berkeduduk-

an di Thailand.



Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan (

Com-

mittee on Food, Agriculture and Foresty

atau COFAF)

yang berkedudukan di Indonesia.



Komite Transportasi dan Komunikasi (

Commit-

tee on Transportation and Communication

atau

COTAC) yang berkedudukan di Malaysia.

Sementara itu komite yang menangani bidang

nonekonomi dikelompokkan menjadi tiga komite.

Tempat kedudukan ketiga komite ini berpindah se-

tiap tiga tahun. Komite-komite tersebut meliputi:



Komite Kebudayaan dan Penerangan

(Commitee

on Culture and Information

atau COCI);



Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(Com-

mitee in Science and Technology

atau COST); dan



Komite Pembangunan Sosial

(Commitee on Social

Development

atau COSD).

E. Sekretariat ASEAN

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan

ASEAN, negara-negara ASEAN merasa perlu memi-

liki sekretariat tetap. Keinginan ini diwujudkan pada

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Denpasar,

Bali pada tahun 1976. Di dalam KTT ini disetujui

adanya

Agreement on the Establishment of the ASEAN Se-

cretariat.

Selain itu, sekretariat tetap ASEAN diputus-

kan berkedudukan di Jakarta.

Sekretariat ASEAN diketuai oleh Sekretaris Jen-

deral yang diangkat secara bergilir dari negara ang-

gota untuk masa jabatan dua tahun dan dapat diper-

panjang menjadi tiga tahun.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sekre-

tariat Jenderal dibantu oleh Staf Regional dan Staf

Lokal. Untuk melaksanakan tugas harian, Sekjen

dibantu tujuh orang staf sekretariat yang berasal

dari negara anggota ASEAN.

Tugas-tugas Sekretariat ASEAN antara lain se-

bagai berikut.



Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang

ditetapkan oleh sidang tahunan Menteri Luar

Negeri, dan sidang Menteri Ekonomi.



Menyelenggarakan, memperlancar dan memo-

nitor kemajuan pelaksanaan kegiatan ASEAN.



Bertindak sebagai badan administratif pusat

untuk membantu peningkatan pelaksanaan se-

cara efektif proyek-proyek dan kegiatan ASEAN.



Sebagai jalur komunikasi resmi antara ASEAN

dan organisasi regional/internasional, peme-

rintah-pemerintah dan lembaga-lembaga yang

menjalin relasi dengan ASEAN.

Berdasarkan Deklarasi Bangkok, setiap negara

anggota ASEAN harus mendirikan sekretariat di

negaranya. Mengacu pada Kepres No. 237/1967, pa-

da 5 Desember 1967 di Indonesia didirikan sekreta-

riat ASEAN. Sekretariat ASEAN diintegrasikan ke

dalam struktur Departemen Luar Negeri. Tugas se-

kretariat ASEAN di Indonesia sebagai berikut.



Memberikan rekomendasi kepada Menteri Luar

Negeri mengenai kerja sama ASEAN dalam bi-

dang ekonomi, sosial budaya, dan bidang-bi -

dang lainnya.



Mengadakan hubungan dan melaksanakan ko-

ordinasi dengan instansi-instansi pemerintah

dan organisasi nonpemerintah mengenai peren-

canaan dan pelaksanaan organisasi lainnya.



Melaksanakan dan membantu penyelenggara-

an sidang-sidang ASEAN.



Menyusun rencana kerja nasional dan melaksa-

nakan kegiatan program-program kerja sama

ASEAN.



Memprakarsai penelitian dan pengkajian pelak-

sanaan bidang-bidang kerja sama ASEAN.



Melaksanakan koordinasi antara instansi pe-

merintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan

dan mengevaluasi hasil-hasil kerja sama nega-

ra-negara ASEAN.

F. Indonesia dan ASEAN

Sebagai salah satu negara anggota dan pendiri,

Indonesia memiliki peranan yang sangat penting di

ASEAN. Sebagai anggota, Indonesia aktif dan terli-

bat dalam memberikan sumbangan kepada negara-

negara ASEAN lainnya. Wujud nyata dari bantuan

tersebut antara lain sebagai berikut.



Membawa permasalahan Kamboja ke forum

PBB agar mendesak pasukan Vietnam keluar da-

ri Kamboja.



Melalui

Jakarta Informal Meeting (JIM)

Indonesia

berusaha mempertemukan pihak-pihak yang

sedang bertikai untuk menyelesaikan masalah

secara damai.



Sebagai pemilik SKSD Palapa, Indonesia meng-

ijinkan para anggota ASEAN untuk menggu -

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

260

nakan satelit tersebut, sehingga komunikasi

antaranggota ASEAN menjadi semakin lancar

dan efektif.

G. Penyelenggaraan Konferensi

Tingkat Tinggi ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah

konferensi puncak antara pemimpin-pemimpin

ASEAN. Sejak KTT ke-7 tahun 2001, KTT ASEAN

diselenggarakan setiap tahun. Sejak berdirinya

ASEAN telah berlangsung 11 KTT resmi dan 4 KTT

tidak resmi. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ter-

sebut adalah sebagai berikut:



KTT ASEAN I berlangsung pada tanggal 23 - 24

Februari 1976 di Denpasar (Indonesia).



KTT ASEAN II berlangsung pada tanggal 4 - 5

Agustus 1977 di Kuala Lumpur (Malaysia).



KTT ASEAN III berlangsung pada tanggal 14 -

15 Desember 1987di Manila (Filipina).



KTT ASEAN IV berlangsung pada tanggal 27 -

28 Januari 1992 di Singapura.



KTT ASEAN

V berlangsung pada 14 - 15 De-

sember 1995 di Bangkok (Thailand).



KTT

tidak resmi ke-1

berlangsung pada tanggal

30 November 1996 di Jakarta (Indonesia).



KTT

tidak resmi ke-2

pada tanggal 14 - 16 Desem-

ber 1997 di Kualalumpur (Malaysia).



KTT ASEAN VI berlangsung pada tanggal 15 -

16 Desember 1998 di Hanoi (Vietnam).



KTT

tidak resmi ke-3

berlangsung pada tanggal

27 - 28 November 1999 di Manila (Filipina).



KTT

tidak resmi ke-4

berlangsung pada tanggal

22 - 25 November 2000 di Singapura.



KTT ASEANVII berlangsung pada tanggal 5 - 6

November 2001 di Bandar Seri Begawan (Bru-

nei).



KTT ASEAN VIII berlangsung pada tanggal 4 -

5 November 2002 di Kamboja.



KTT ASEAN IX berlangsung pada tanggal 7 - 8

Oktober 2003 di Bali (Indonesia).



KTT ASEAN X berlangsung pada tanggal 29 -

30 November 2004 di Vientiane (Laos).



KTT ASEAN XI berlangsung pada tanggal 12 -

14 Desember 2005 di Kuala Lumpur (Malaysia)



KTT ASEAN XII berlangsung pada tanggal 11 -

14 Januari 2007 di Cebu (Filipina).



KTT ASEAN XIII berlangsung 18 - 22 Novem-

ber 2007 di Singapura.

7.2.5 Organisasi Konferensi

Islam (OKI)

Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah sua-

tu organisasi negara-negara Islam atau negara-

negara yang mayoritas penduduknya beragama

Islam. Markas OKI berada di kota Jeddah (Arab

Saudi). Organisasi ini terbuka untuk dunia inter-

nasional. Artinya, setiap negara dapat menjadi

anggota OKI apabila memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh organisasi tersebut.

A. Latar belakang pembentukan

OKI

OKI dibentuk sebagai reaksi atas pembakaran

Masjid Al Aqsha/Al-Quds di Yerusalem. Masjid ini

dibangun Nabi Daud pada sekitar tahun 1000 SM.

Masjid ini menjadi keagungan dan kebanggaan

umat Islam. Pembakaran masjid ini membangkit-

kan kemarahan umat Islam, baik di dunia Arab ma-

upun di seluruh dunia. Pembakaran masjid tersebut

terjadi pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembakaran

dilakukan oleh warga Is

rael yang bernama Denis

Rohan. Denis Rohan diduga sakit mental.

Dengan terjadinya peristiwa tersebut,

Raja

Hassan II

dari Maroko dan

Raja Faisal

dari Arab

Saudi menyerukan kepada para pemimpin dunia

Arab, khususnya, dan dunia Islam pada umumnya

untuk bersama-sama menuntut pertanggungja-

waban Israel.

Atas prakarsa kedua raja tersebut, dibentuklah

panitia penyelenggara KTT yang beranggotakan 6

negara. Enam negara ini kemudian dikenal sebagai

pendiri OKI. Keenam negara tersebut adalah Ma-

laysia, Saudi Arabia, Somalia, Pakistan, Maroko,

dan Nigeria.

Gambar 7.2.11

Sebagian pemimpin ASEAN (dari kiri: Sultan Hasanal

Bolkiah dari Brunei, PM Laos Bouasone Bouphavanh,

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan PM Myanmar

Thein Sein) saat menuju pertemuan dengan Presiden Korea

Selatan Roh Moo-hyun di sela-sela KTT Ke-13 ASEAN di

Singapura, Rabu 21 November 2007.

sumber:

Kompas, 22 November 2007

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja sama Internasional

261

Pembentukan OKI dilaksanakan pada waktu

diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Islam pada bu-

lan September 1969 di Rabat, Maroko. Konferensi

ini dihadiri oleh 28 negara Islam. Dalam konferensi

ini, disepakati beberapa hal berikut.



Mengutuk pembakaran Masjid Al Aqsha pada

tanggal 21 Agustus 1969.



Menuntut dikembalikannya Kota Yerusalem

seperti sebelum perang tahun 1967.



Menuntut penarikan pasukan Israel dari selu-

ruh wilayah perang yang diduduki.



Resolusi yang merencanakan untuk mengada-

kan pertemuan para menteri luar negeri nega-

ra-negara Islam.

Yang menjadi anggota OKI antara lain, Aljazair,

Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Saudi

Arabia, Mali, Comoro, Gabon, Guinea, Indonesia,

Irak, Iran, Malaysia, Lebanon, Nigeria, Oman, Ku-

wait, Kamerun, Chad, Gambia, dan Jibouti.

B. Tujuan OKI

Tujuan dibentuknya Organisasi Konferensi Is-

lam antara lain sebagai berikut.



Memelihara dan meningkatkan solidaritas di

antara negara-negara Islam dalam bidang eko-

nomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan po-

litik.



Bekerja sama dalam memperjuangkan kemer-

dekaan rakyat Palestina.



Membantu perjuangan bangsa-bangsa yang

tertindas.



Berusaha melenyapkan perbedaan rasial, dis-

kriminasi, dan kolonialisme dalam segala ben-

tuk.



Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk melin-

dungi tempat-tempat suci.

C. Prinsip-prinsip OKI

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, ma-

ka OKI berped oman pada prinsip -prinsip sebagai

berikut.



Persamaan antarnegara anggota.



Menghormati hak untuk menentukan nasib sen-

diri dan tidak mencampuri urusan dalam negeri

negara lain.



Menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan

integritas wilayah negara.



Menyelesaikan setiap persengketaan yang

mungkin timbul melalui cara-cara damai, misal-

nya dengan cara perundingan, mediasi/peran-

tara, atau arbitrase.



Abstain dari ancaman atau pe nggunaan keke-

rasan terhadap integritas wilayah, kesatuan na-

sional, atau kemerdekaan politik suatu negara.

D. Struktur organisasi OKI

Struktur organisasi OKI terdiri dari: badan-

badan utama; komite khusus; badan-badan subsi-

der yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial

budaya; serta lembaga dan organisasi yang bersi-

fat otonom.

a. Badan-badan utama

Badan-badan utama dalam Organisasi Konfe-

rensi Islam diantaranya adalah sebagai berikut.



Konferensi para raja atau kepala negara/peme-

rintahan (KTT) yang memiliki otoritas tertinggi.

Konferensi ini diadakan setiap tiga tahun sekali.



Konferensi para menteri luar negeri (KTM) yang

diadakan setahun sekali untuk membahas pe-

laksanaan kebijaksanaan organisasi yang telah

ditetapkan sesuai dengan piagam. KTM luar bi-

asa dapat diadakan atas permintaan satu atau

beberapa negara atau Sekretaris Jenderal. KTM

dapat meminta diadakannya konferensi tingkat

tinggi.



Sekretaris Jenderal merupakan badan eksekutif

yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal

dan dibantu oleh 4 orang asisten yang berkedu-

dukan di Jeddah.



Mahkamah Islam Internasional yang berkedu-

dukan di Kuwait merupakan badan yudikatif

yang bertugas menyelesaikan sengketa antar-

anggota secara damai.

b. Komite khusus OKI

Berikut ini merupakan komite-komite khusus

dalam Organisasi Konferensi Islam.



Komite Tetap Keuangan yang beranggotakan se-

mua anggota OKI dan bertugas untuk melaksa-

nakan pengawasan atas penggunaan anggaran

Sekretariat Jenderal.



Komite Al Quds Yerusalem yang dibentuk pada

tahun 1975 ini beranggotakan 15 orang. Tugas

komite ini adalah mengadakan pengkajian atas

resolusi-resolusi yang diambil OKI dan organi-

sasi internasional mengenai Yerusalem.



Komite Ekonomi, Sosial Budaya yang beranggo-

takan semua negara anggota OKI ini bersidang

dua kali dalam setahun di salah satu negara

anggota OKI. Tugas komite ini adalah merumus-

kan dan melaksanakan kerja sama antar-negara

anggota dalam bidang ekonomi, sosial, dan bu-

daya sesuai dengan resolusi OKI.

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

262

c. Badan-badan Subsider yang bergerak

di bidang ekonomi dan sosial budaya

Berikut ini badan-badan subsider yang berge-

rak di bidang ekonomi dan sosial budaya.



Badan Subsider di bidang ekonomi, misalnya

Pusat Riset dan Latihan Sosial Ekonomi berke-

dudukan di Ankara; Pusat Riset dan Latihan

Teknik berkedudukan di Dhaka; Kamar Dagang

Islam berkedudukan di Casablanca; dan Dewan

Penerbangan Islam berkedudukan di Tunisia.



Badan Subsider di bidang sosial budaya, misal-

nya Dana Solidaritas Islam berkedudukan di

Jeddah; Pusat Riset Sejarah dan Budaya Islam

berkedudukan di Istanbul; Dana Ilmu, Teknologi,

dan Pembangunan berkedudukan di Jeddah; Ko-

misi Bulan Sabit Islam (Palang Merah) berkedu-

dukan di Benghazi; dan Komisi Warisan Budaya

Islam berkedudukan di Istanbul.

d. Lembaga dan Organisasi yang bersifat

otonom

Lembaga-lembaga dan organisasi dalam OKI

yang bersifat otonom di antaranya adalah Bank

Pembangunan Islam berkedudukan di Jeddah; Kan-

tor Berita Islam Internasional berkedudukan di

Jeddah; dan Organisasi Penyiaran Negara Islam ber-

kedudukan di Jeddah.

E. Kegiatan OKI

Pada waktu terbentuk, OKI beranggotakan 28

negara. OKI telah melakukan berbagai macam kegi-

atan untuk kepentingan anggota-anggotanya mela-

lui badan-badan subsider, lembaga, dan organisasi

lainnya yang bersifat otonom. Kegiatan-kegiatan

tersebut antara lain sebagai berikut.



Di bidang politik. OKI membantu menyelesai-

kan masalah Somalia dan Ethiopia, Namibia,

Afrika Selatan, Filipina Selatan, dan Afghanis-

tan.



Di bidang ekonomi. OKI membentuk Dana Kon-

solidasi Program Pembangunan D unia Islam

untuk menunjang program pembangunan

negara-negara anggota dan menyusun rencana

aksi untuk memperkuat kerja sama ekonomi an-

tarnegara anggota.



Di bidang sosial-budaya. OKI membentuk Ko-

misi Internasional Peninggalan Kebudayaan

Islam untuk menangani masalah-masalah pe-

meliharaan hasil budaya Islam dan memben-

tuk Akademi Fikih Islam untuk mempelajari

masalah yang menyangkut

ijtihad

yang berasal

dari tradisi Islam.

F. Indonesia dan OKI

Secara konstitusional, Indonesia bukan meru-

pakan negara Islam dan tidak ikut menandatangani

Piagam OKI. Indonesia masuk dan menjadi anggota

OKI karena mayoritas penduduk Indonesia ber-

agama Islam. Hal ini sejalan dengan ketetapan MPR

yang berkaitan dengan pelaksanaan politik luar ne-

geri Indonesia yang bebas dan aktif. Indonesia terus

aktif mengikuti KTT OKI dan berperan aktif karena

Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sama se-

perti anggota OKI lainnya. Indonesia mau terlibat

secara aktif di dalam OKI karena tujuan dan misi

OKI sejalan dengan falsafah Pancasila. Indonesia

berkeyakinan bahwa dengan aktif di OKI, Indone-

sia dapat menggalang kerja sama internasional di

berbagai bidang kehidupan dan sekaligus menda-

pat dukungan atau bantuan dari dunia internasio-

nal untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam

negeri.

Di kalangan OKI, Indonesia dinilai sebagai ang-

gota yang positif dan konstruktif sikapnya. Indone-

sia tidak memihak sengketa regional Arab. Dalam

KTT OKI di Casablanca, Indonesia mengambil inisi-

atif mengajukan suatu rencana peninjauan kembali

mekanisme dan sarana OKI, mengingat semakin

meningkatnya kegiatan OKI di masa-masa menda-

tang. Besarnya perhatian dan solidaritas Indonesia

terhadap OKI telah menegakkan citra Indonesia di

kalangan negara-negara Arab, terutama sikap mo -

derat dan rasionalnya.

sumber:

www.mofa.gov.sa

Gambar 7.2.12

Delegasi Arab Saudi pada pertemuan tingkat menteri di

Dakar, Senegal Maret 2008 lalu. Pertemuan ini antara lain

membahas tentang upaya penciptaan dialog yang toleran

antara budaya Islam dan dunia Barat.

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja sama Internasional

263

RANGKUMAN

1. Krisis dunia karena Perang Dunia II memicu

pemimpin bangsa-bangsa mencari jalan ke-

luarnya. Gagasan Presiden Amerika Serikat,

F. D. Roosevelt tentang

The Four Freedoms

me-

micu diskusi dan pertemuan para pemimpin

negara. Konferensi San Fransisco tanggal 25

Mei-26 Juni 1945 akhirnya memutuskan ter-

bentuknya lembaga kerja sama bangsa-

bangsa dengan nama

Perserikatan Bangsa-

Bangsa

(PBB).

2. Dalam organisasi PBB, Indonesia secara res-

mi diterima menjadi anggota PBB pada tang-

gal 28 September 1950 sebagai anggota ke-60.

Indonesia juga pernah keluar dari keanggo-

taan PBB pada tanggal 1 Januari 1965. Indo-

nesia kembali menjadi anggota PBB pada ma-

sa pemerintahan Orde Baru pada tanggal 28

September 1966. Sebagai anggota PBB, Indo-

nesia turut terlibat aktif dalam kegiatan PBB,

misalnya ikut mengirim pasukan perdamai-

an ke daerah konflik.

3. Bersama dengan India, Burma, Srilanka, dan

Pakistan, Indonesia merintis diadakannya

pertemuan bangsa-bangsa Asia Afrika. Per-

temuan itu terkenal dengan nama Konferensi

Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diseleng-

garakan di Bandung pada tanggal 18-24 April

1955. Konferensi Asia Afrika berhasil mence-

tuskan 10 prinsip yang dikenal dengan nama

Dasasila Bandung atau

Bandung Declaration

.

4. Gerakan Nonblok adalah suatu lembaga yang

beranggotakan negara-negara yang tidak me-

mihak Blok Barat (sek

utu Amerika Serikat) dan

Blok Timur (sekutu Uni Soviet). Sikap tidak

memihak ini diwujudkan dalam usaha-usaha

perjuangan untuk menciptakan perdamaian

berdasarkan prinsip saling menghormati dan

menghargai. Neg

ara-negara dan tokoh-tokoh

yang mensponsori berdirinya Gerakan Non-

blok adalah: Indonesia (Soekarno); India (Jawa-

harlal Nehru); Mesir (Gamal Abdul Nasser);

Yugoslavia (Josip Broz Tito).

5. Negara-negara di kaw asan Asia Tenggara

membentuk suatu wadah kerja sama regio-

nal yang disebut

Association of South East Asian

Nation

(ASEAN). Pembentukan ASEAN ditan-

dai dengan ditandatanganiny a Deklarasi

Bangkok pada bulan Agustus 1967. Kerja sa-

ma negara-negara ASEAN antara lain men-

cakup bidang ekonomi, politik, dan sosial

budaya.

6. Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah

organisasi negara-negara Islam atau negara-

negara yang mayoritas penduduknya bera-

gama Islam. Markas OKI berada di kota Jeddah

(Arab Saudi).

1. Bertujuan untuk mengatur masalah Indo-

Cina.

2. Terdiri dari 15 negara anggota. Lima di

antaranya adalah anggota tetap, yakni

Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris dan

Perancis.

3. Menghasilkan Nawa Sila.

4. Pembentukannya disponsori oleh Indone-

sia, India, Mesir dan Yugoslavia untuk me-

nolak berpihak pada blok timur dan blok

barat.

5. Alat kelengkapan PBB yang berkedudukan

di Den Haag, Belanda.

Keterangan kerja sama

I. Menjodohkan

Bacalah baik-baik bentuk-bentuk kerja sama di bawah ini, kemudian carikan pasangannya di kotak sebelah kanan!

Konferensi Colombo

New Asian-African Strategic Partnership

(NAASP)

Mahkamah Internasional

Gerakan Non Blok

Dewan Keamanan PBB

Asean

Uni Eropa

Konferensi Asia Afrika

Jenis kerja sama/organisasi internasional

h.

g.

f.

e.

d.

a.

b.

c.

UJI KOMPETENSI DASAR

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

264

II. Salinlah di buku tugasmu dan lengkapi

dengan jawaban yang tepat!

1. Pada Konferensi Panca Negara di Colombo,

Indonesia diwakili oleh ... .

2. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlang-

sung pada tanggal ... .

3. ASEAN secara resmi terbentuk pada tanggal

... .

4. Sidang para kepala negara dan kepala peme-

rintahan di ASEAN disebut juga ... .

5. Sekretariat ASEAN terletak di kota ... .

6. Indonesia diterima menjadi anggota PBB pa-

da Sidang Majelis Umum PBB tanggal ... .

7. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan

PBB, yaitu pada tanggal ... .

8. Indonesia masuk lagi menjadi anggota PBB

pada tanggal ... .

9. KTT GNB I berlangsung di ... .

10. Presiden Soeharto terpilih menjadi Ketua

GNB pada KTT GNB ke ... di ... .

III.J awablah dengan singkat dan tepat!

1. Setiap lembaga tentu mempunyai tujuan. Je-

laskanlah tujuan dan asas PBB!

2. Jelaskan alat-alat kelengkapan yang ada da-

lam PBB!

3. Jelaskan konferensi-konferensi pendahulu-

an untuk mempersiapkan Konferensi Asia

Afrika!

4. Apa hasil dan dampak dari Konferensi Asia

Afrika?

5. Sebutkan pokok-pokok Deklarasi Bangkok!

6. Jelaskan latar belakang terbentuknya

ASEAN!

7. Sebutkan asas dan tujuan ASEAN!

8. Jelaskan peran Indonesia dalam ASEAN!

9. Jelaskan alasan pembentukan Gerakan

Non-blok!

10. Jelaskan latar belakang dan tujuan

pemben-tukan OKI!

IV.Portofolio

Pilihlah salah satu organisasi internasional/

kerja sama internasional yang kamu ketahui,

lalu buatlah tulisan mengenai kerja sama

tersebut dengan persyaratan sebagai berikut.

a. minimal 400 kata.

b. menceritakan sejarah pembentukan, dan

bentuk kerja sama yang pernah/tengah di-

galang.

c. menceritakan bidang/fokus kegiatannya.

d. menceritakan gambaran/arah kerja sama

ke depan (prospek kerja sama).

e. pendapat kamu mengenai organisasi/

kerja sama tersebut!

Carilah sumber-sumber (baik dari koran,

majalah, internet, buku maupun sumber lain-

nya) untuk melengkapi tulisanmu.

V. Refleksi

Kamu sudah memelajari kerja sama antar-

bangsa. Apa penting atau urgensi kerja sama

antarbangsa saat ini? Apakah kerja sama

antarbangsa saat ini cukup efektif memecah-

kan masalah-masalah yang timbul? Apa saja

masalah internasional yang dihadapi bangsa-

bangsa saat ini? Apakah Indonesia mampu

berperan aktif dalam memecahkan masalah-

masalah tersebut? Coba bagikan hasil refleksi

Anda ini dengan teman-temanmu yang lain.

Bagaimana mereka menjawab pertanyaan

yang sama? Coba bekerja sama untuk mem-

proyeksikan model kerja sama antarb angsa

di masa depan yang menguntungkan Indone-

sia.

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja sama Internasional

265

Black 265

Cyan 265

Sekarang kita hidup di zaman modern. Pada

zaman modern ini, setiap masyarakat tidak bisa

mengelak dari proses modernisasi dan globalisasi.

Modernisasi dan globalisasi menyebabkan terjadi-

nya berbagai perubahan sosial budaya hampir di

setiap masyarakat yang ada d i dunia ini. Dalam

proses selanjutnya, perubahan-perubahan terse-

but menimbulkan berbagai dampak dalam bidang

sosial, budaya, politik, ekonomi, dan bidang-bidang

lainnya.

7.3.1 Modernisasi

Apa sebenarnya modernisasi itu? Menurut

Reinhard Bendix

(1970) modernisasi adalah bentuk

perubahan sosial yang berkembang dari revolusi

industri di Inggris (1760-1830) dan revolusi politik

di Perancis (1789-1794). Aspek yang paling menonjol

dari modernisasi adalah perubahan teknik industri

dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern yang

dihasilkan oleh revolusi industri. Revolusi industri

didukung oleh penemuan-penemuan baru seperti

pengembangan mesin uap oleh

James Watt

(1769)

dan lokomotif oleh

George Stephenson

(1825).

Proses modernisasi terjadi di mana-mana; mo-

dernisasi terjadi baik di negara-negara maju mau-

pun di negara-negara berkembang. Modernisasi

suatu bangsa dapat diukur dari sejauh mana suatu

bangsa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan

teknologi secara bertanggung jawab. Penerapan il-

mu pengetahuan dan teknologi seharusnya dituju-

kan untuk kesejahteraan masyarakat.

Perlu diingat bahwa tidak semua perubahan so-

sial merupakan wujud modernisasi. Sebab banyak

perubahan yang terjadi tid ak memiliki keterkaitan

dengan modernisasi, seperti terj adinya perubahan

atau perkembangan mode pakaian dan gaya rambut.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar

modernisasi bisa berlangsung. Menurut

Soerjono

Soekanto

syarat-syarat

berikut harus ada demi

terwujudnya mod

ernisasi, yakni:



Cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan

telah tertanam kuat di kalangan pemegang keku-

asaan maupun di kalangan masyarakat luas. Hal

ini menghendaki suatu sistem pendidikan dan

pengajaran yang terencana dan baik.

anti Ariestyowanti termasuk pengusaha

yang selalu mengikuti perkembangan dunia

grafis melalui internet. ”Saya ikut forum

penting,” ujar Santi, sambil menunjukkan buku

Latex

for Fun

bersampul abu-abu.

Santi mengatakan, sejumlah kontaknya di Singa-

pura dan Belgia menyarankan agar karakter-karak-

ter dalam posternya dijadikan film animasi. Meski

demikian, saat ini ia terha mbat modal.

Santi sadar benar, pemasaran merupakan aspek

penting dari sebuah usaha. ”Dulu produk saya dike-

nal dari mulut ke mulut. Sekarang, saya aktif berpro-

mosi melalui milis-milis dan blog,” ujar Santi yan g

setiap hari selalu berselancar di internet untuk berdi-

alog dengan komunitas

desainer

di belahan dunia lain.

Hal itu dilakukan karena Santi ingin terus me-

ngembangkan usaha dan memperluas pasarnya.

Saat ini, proses kreatif, produksi, dan pemasaran

masih dilakukan di rumahnya di kawasan Kaliurang,

Yogyakarta.

(Sumber: Kompas, 6 April 2008)

.

Diskusikanlah dalam sebuah kelompok kecil!

1. Apakah yang dilakukan Santi dengan internet?

2. Pengaruh apa yang diberikan internet terhadap

usaha Santi?

3. Pernahkan kamu menggunakan internet? Untuk

apa? Apa yang kamu dapatkan?

sumber:

Kompas, 6 April 2008

S

milis komunitas desainer grafis di internet,” tutur

Santi.

Dari komunitas ini Santi mengaku mendapat

beberapa kontak ke Belgia, Jerman, dan Amerika

Serikat. ”Karya-karya saya mulai dilihat dan dinilai

orang,” tambah dia. Salah satu karyanya akhirnya

dimasukkan ke dalam buku kompilasi desain grafis

berjudul

Latex for Fun

terbitan Jerman.

Karya tersebut juga diikutsertakan dalam pamer-

an di negara itu. ”Ini menjadi portofolio saya yang

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

266

Black PB

Cyan PB



Sistem administrasi negara yang baik dan be-

nar-benar mewujudkan birokrasi. Administrasi

yang kacau ditambah sistem birokrasi yang

tidak sehat akan menyulitkan pelaksanaan mo-

dernisasi.



Adanya sistem pengumpulan data yang baik

dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga

atau badan tertentu, seperti BPS (

Badan Pusat

Statistik

). Data yang baik dan lengkap akan me-

mudahkan penyusunan program. Agar tersedia

data yang teratur dan akurat diperlukan pene-

litian yang kontinu. Melalui penelitian yang kon-

tinu data-data yang tersedia tidak akan terting-

gal dari perkembangan yang terjadi.



Penciptaan suasana yang menyenangkan bagi

masyarakat terhadap modernisasi, terutama

lewat media massa. Hal ini dilakukan secara

bertahap karena berhubungan erat dengan sis-

tem kepercayaan masyarakat.



Tingkat organisasi yang tinggi. Hal ini berarti

menuntut disiplin yang tinggi. Konsekuensinya

adalah pengurangan kebebasan/kemerdekaan.

Tanpa organisasi yang baik, mustahil moderni-

sasi dapat terlaksana.



Sentralisasi wewenang dalam perencanaan so-

sial

(social planning).

Apabila hal itu tidak dilaku-

kan, maka perencanaan akan terpengaruh oleh

kekuatan-kekuatan dari kepentingan-kepen-

tingan yang ingin mengubah perencanaan ter-

sebut demi kepentingan suatu golongan kecil

dalam masyarakat.

Coba perhatikan syarat-syarat di atas dan co-

cokkan dengan kehidupanmu sehari-hari. Apakah

hidupmu dan keluargamu sudah dapat dikatakan

sebagai modern? Mengapa demikian? Jika belum,

hambatan-hambatan apa saja yang membuat

kamu belum mencapai tahap modern dalam hidup-

mu? Bagaimana dengan sekolahmu dan lingkungan

tempat tinggalmu?

Mengapa orang melakukan modernisasi? Mo-

dernisasi dilakukan karena terdorong oleh ke-

inginan-keinginan untuk hal-hal sebagai berikut.



Hidup lebih praktis atau lebih nyaman. Salah

satu tujuan pembangunan taman-taman, jalur

hijau, jalan tol, pasar swalayan, jalan layang,

dan sarana-sarana lainnya adalah supaya hidup

lebih nyaman.



Meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan

produksi. Hal ini misalnya dilakukan dengan

mekanisasi pertanian, komputerisasi, pendidik-

an, dan pelatihan.



Mendapat sesuatu yang lebih banyak, lebih ber-

mutu, lebih bagus, lebih hemat tenaga, dan lebih

baik. Misalnya, penggunaan alat-alat modern

dalam bidang industri, kedok-teran, perbankan,

dan berbagai pelayan umum lainnya.

7.3.2 Globalisasi

A. Pengertian globalisasi

Globalisasi berasal dari kata

globe

yang berarti

“dunia”. Secara harafiah globalisasi bisa diartikan

proses mendunia

. Muncul beragam konsep ketika

muncul kata globalisasi.

Ada beragam definisi globalisasi yang diberi-

kan. Berikut ini beberapa di antaranya.



Globalisasi adalah proses di mana hubungan

sosial dan saling ketergantungan antarnegara

dan antarmanusia di dunia ini semakin besar .



Globalisasi adalah proses di mana berbagai pe-

ristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan

dunia yang satu dapat membawa konsekuensi

penting bagi berbagai individu dan masyarakat

di belahan dunia yang lain

(

A.G. McGrew

, 1992).



Globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk

menjelaskan perubahan-perubahan dalam ma-

syarakat dan dalam perekonomian dunia yang

dihasilkan oleh meningkatnya perdagangan dan

pertukaran kebudayaan

(Wikipedia Encyclopedia).



Globalisasi berarti meningkatnya ketergantung-

an ekonomi antara negara-negara di dunia yang

ditandai oleh meningkat dan beragamnya volu-

me transaksi barang dan jasa lintas negara dan

penyebaran teknologi yang meluas dan cepat

(IMF, World Economic Outlook, Mei 1997).



Globalisasi mengacu pada proses-proses di ma-

na perdagangan, informasi, dan budaya semakin

bergerak melintas batas negara (

www.ecojusti-

ce.org/lexicon.asp

).

Sering orang memandang globalisasi hanya se-

bagai fenomena ekonomi. Dari definisi-definisi di

atas, menjadi jelas bahwa globalisasi itu bersifat

multidimensi. Pemahaman globalisasi melulu se-

bagai fenomena ekonomi tidak benar . Globalisasi

Sumber:

Majalah Tempo, 24 Juli 2005

Gambar 7.3.1

Menggesek kartu debit sebagai sarana pembayaran

menggantikan uang tunai adalah salah satu contoh

kegiatan modernisasi yang memudahkan hidup orang.

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja sama Internasional

267

Black 267

Cyan 267

adalah fenomena yang bersama-sama mempenga-

ruhi dan dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi,

sosial, budaya, dan bidang-bidang kehidupan lain-

nya. Memang benar bahwa faktor ekonomi meru-

pakan bagian integral globalisasi dan paling mudah

dideteksi gejala-gejalanya. Gejala-gejala globalisasi

ekonomi antara lain munculnya kesepakatan per-

dagangan bebas dan munculnya begitu banyak

perusahaan multinasional dan transnasional. Peru-

sahaan-perusahaan itu beroperasi melintasi batas-

batas negara, mempengaruhi proses produksi glo-

bal dan penyebaran tenaga kerja internasional.

Namun demikian, globalisasi bukan hanya fenome-

na ekonomi.

Globalisasi merambah segala bidang kehidupan

kita. Segala bidang kehidupan di tempat kita mem-

pengaruhi dan dipengaruhi kehidupan di negara-

negara lain. Proses globalisasi mengarahkan kita

kepada kenyataan bahwa kita semua hidup dalam

satu dunia, sebuah desa dunia

(global village).

Dalam

dunia ini, individu, kelompok, dan bangsa-bangsa

semakin saling tergantung.

B. Faktor-faktor pendukung

munculnya globalisasi

Ada dua faktor pokok yang bisa dipandang se-

bagai faktor pendukung munculnya globalisasi.

Kedua faktor itu adalah berkembang pesatnya tek-

nologi komunikasi dan adanya integrasi ekonomi

dunia.

a. Berkembang pesatnya teknologi komu-

nikasi

Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi dan

sarana komunikasi berkembang dengan pesat. Ino-

vasi dan pengembangan alat dan jaringan komuni-

kasi maju pesat dalam kurun waktu itu.

Salah satu alat komunikasi yang paling pesat

perkembangannya adalah internet. Pada pertengah-

an tahun 1998 diperkirakan baru 140 juta orang

menggunakan internet. Dalam waktu tiga tahun

jumlah pengguna internet diperkirakan meningkat

hampir lima kali lipat. Pada tahun 2001 diperkira-

kan pengguna internet sudah mencapai lebih dari

700 juta orang. Sedan

gkan tahun 2007 ini, peng-

guna internet di seluruh dunia mencapai 6 milyar

orang.

Semakin banyaknya pengguna internet berarti

samakin deras arus informasi bergerak dari belahan

dunia yang satu ke belahan dunia yang lain. Internet

membuat jarak semakin tidak berarti. Dengan

internet orang bisa mengakses bermacam-macam

informasi, melakukan transaksi bisnis, mengirim

dan menerima dokumen, serta berkomunikasi

secara langsung dengan orang di tempat lain.

Selain internet, alat komunikasi yang juga ber-

kembang dengan pesat adalah pesawat telepon,

khususnya telepon genggam. Inovasi telepon geng-

gam terjadi begitu cepat. Selain itu, daerah yang

bisa mengakses teknologi komunikasi ini semakin

luas. Jaringan telepon seluler mencapai desa-desa

terpencil.

Dengan penemuan dan pengembangan internet

dan telepon, proses globalisasi semakin terpacu.

Meningkatnya pengguna internet dan telepon geng-

gam berarti makin banyak orang terhubungkan

satu sama lain. Selain itu, proses globalisasi juga

didukung oleh semakin meningkatnya jumlah ne-

gara yang mengakses jaringan komunikasi interna-

sional.

b. Integrasi ekonomi dunia

Proses globalisasi juga dipacu oleh sistem pere-

konomian dunia yang semakin terintegrasi. Seka -

rang ini, banyak aspek perekonomian yang bekerja

melalui jaringan-jaringan yang melintasi batas-

batas negara. Kerja sama antarperusahaan dari ne-

gara yang berbeda dan bergabung dalam distribusi

dunia sudah menjadi hal yang umum dewasa ini.

Hal-hal itu dilakukan untuk bisa bersaing dalam

melakukan bisnis di tengah pasar global yang ber-

kembang begitu cepat.

C. Sebab-sebab meningkatnya

globalisasi

Selain ada sejumlah faktor yang mendukung

munculnya globalisasi, ada sejumlah faktor yang

menyebabkan meningkatnya globalisasi. Sebab-

sebab meningkatnya globalisasi antara lain peru-

bahan politik dunia, aliran informasi yang cepat

dan luas, dan berkembangnya perusahaan-peru-

sahaan multinasional.

Gambar 7.3.2

Penemuan dan perkembangan alat-alat dan dan jaringan

komunikasi seperti internet mendukung terjadinya proses

globalisasi. Dengan internet orang bisa mengakses

informasi dari berbagai penjuru dunia, berkomunkasi dengan

orang di tempat lain, dan melakukan berbagai transaksi.

Sumber:

Kompas 14 April 2005

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

268

Black PB

Cyan PB

a. Perubahan politik dunia

Menurut

Anthony Giddens

, ada beberapa pe-

ristiwa politik yang menjadi kekuatan penggerak

di balik meningkatnya globalisasi. Peristiwa-peris-

tiwa tersebut adalah sebagai berikut.



Runtuhnya komunisme Uni Soviet.

Runtuhnya komunisme Uni Soviet dimulai de-

ngan terjadinya serangkaian revolusi dramatis

di Eropa timur pada tahun 1989. Puncaknya

adalah bubarnya negara Uni Soviet pada tahun

1991. Sejak jatuhnya komunisme Uni Soviet,

nilai-nilai hidup dan hal-hal yang dulu diang-

gap tabu mulai masuk dan mempengaruhi ke-

hidupan negara-negara komunis. Pada saat

yang sama, Cina mulai membuka diri terhadap

bisnis kapitalistis.



Munculnya mekanisme pemerintahan interna-

sional dan regional.

Contoh bentuk pemerintahan inte rnasional

adalah PBB dan bentuk pemerintahan regional

adalah Uni Eropa. Kedua bentuk organisasi itu

menyatukan berbagai negara-bangsa ke dalam

wadah politik bersama.



Munculnya berbagai organisasi antarpemerin-

tahan dan organisasi nonpemerintahan inter-

nasional.

Organisasi antarpemerintahan

(Intergovernmen-

tal Organization/IGOs)

adalah sebuah badan yang

dibangun oleh pemerintah-pemerintah negara

anggotanya dan bertanggung jawab untuk me-

ngatur atau mengawasi kegiatan tertentu yang

lingkupnya internasional. Organisasi nonpe-

merintahan internasional

(International Non-Go-

vernmental Organization/INGOs)

tidak bergabung

dengan pemerintah. Contoh INGOs terkenal

antara lain

Greenpeace, World Wild Life Fund

(WWF),

The Global Enviroment Network

,

Medecins Sans

Frontieres

(Dokter Lintas Batas), dan Palang Merah

Internasional.

b. Cepatnya penyebaran informasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan infor-

masi memperluas kontak antarindividu dan me-

mudahkan orang mengakses informasi. Setiap hari

media massa menyajikan beragam berita tentang

peristiwa yang terjadi dari berbagai belahan bumi.

Berbagai peristiwa yang terpantau lewat media

komunikasi mengakibatkan pergeseran pola pikir

banyak orang, yaitu dari pola pikir yang dibatasi

oleh batas-batas negara ke pola pikir global. Pendu-

duk bumi ini semakin sadar bahwa mereka saling

tergantung dengan penduduk di belahan bumi lain-

nya. Penduduk bumi semakin merasa bahwa tang-

gung jawab sosial tidak berhenti pada batas-batas

wilayah nasional. Hal ini misalnya tampak dalam

peristiwa banyaknya bantuan kemanusiaan untuk

korban bencana alam yang datang dari berbagai

negara serta kuatnya desakan agar dunia interna-

sional turun tangan di wilayah-wilayah yang di-

landa perang saudara dan terjadi pelanggaran hak

asasi manusia.

c. Pesatnya perkembangan Perusahaan-

perusahaan transnasional

Perusahaan transnasional

(Transnational Corpo-

ration/TNCs)

adalah perusahaan yang memproduksi

barang dan jasa di lebih dari satu negara. Contoh

perusahaan transnasional adalah

Coca Cola, General

Motor, Colgate, Palmolive,

dan

Mitsubishi

. Perusahaan-

perusahaan transnasional ini menjadi motor pengge-

rak perekonomian global. Dua pertiga perdagangan

global berasal dari perusahaan-perusahaan sema-

cam ini.

Perusahaan-perusahaan yang mula-mula me-

ngembangkan sayap ke negara lain berasal dari

Amerika Serikat, kemudian diikuti perusahaan-

perusahaan dari Jepang dan Eropa. Pada dekade

1980-an dan 1990-an perusahaan transnasional

berkembang dengan pesat. Perkembangan itu an-

tara lain karena dibentuknya tiga pasar regional,

yaitu Pasar Tunggal Eropa, Pasar Asia Pasifik, dan

pasar Amerika Utara. Di pasar-pasar tersebut dite-

rapkan pasar bebas. Sejak awal tahun 1990-an, ne-

gara-negara lain menghapus hambatan-hambatan

investasi asing.

Coba perhatikan barang-barang yang kamu

konsumsi sehari-hari, misalnya beras, sabun man-

di, sabun cuci, pasta gigi, pakaian, makanan kecil,

daging, dan sebagainya. Coba cek, apakah barang-

barang tersebut diproduksi oleh perusahaan lokal

atau perusahaan multinasional? Tahukah kamu di

mana letak perusahaan tersebut? Apakah per-

usahaan tersebut beroperasi dalam negeri atau di

luar negeri? Apakah kamu merasa bangga dengan

banyaknya perusahaan multinasional yang ber-

operasi di Indonesia. Mengapa demikian?

Gambar 7.3.3

Dua relawan asing sedang mendirikan rumah sakit darurat

di sebuah lapangan untuk menangani korban bencana

gempa bumi yang menimpa wilayah Y ogyakarta dan

sekitarnya (27 Mei 2006). Cepatnya penyebaran informasi

menggugah tanggung jawab sosial penduduk bumi

melewati batas-batas wilayah nasional.

Sumber:

Tempo, 2007

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja sama Internasional

269

Black 269

Cyan 269

7.3.3 Dampak Modernisasi

dan Globalisasi

Globalisasi merupakan sebuah gejala yang ter-

jadi di sini, dalam kehidupan kita. Globalisasi itu

mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak hal.

Tidak bisa dielakkan bahwa kehidupan kita diubah

ketika kekuatan globalisasi masuk ke dalam masya-

rakat kita, baik melalui sarana-sarana yang bersifat

impersonal (tidak secara langsung melalui peranta-

raan manusia), seperti media massa, internet dan

kebudayaan, maupun individu-individu dari nega-

ra atau kebudayaan lain.

A. Dampak globalisasi dalam bidang

sosial budaya

Globalisasi mengubah bentuk kehidupan kese-

harian kita secara mendasar.

Anthony Giddens

mengemukakan dampak sosial budaya globalisasi